KUNCI JAWABAN
NO UH. 01 UH. 02 UH. 03 UH. 04 UH. 05
1 C B C B C
2 B B A C B
3 A A A C C
4 C A B C B
5 D B B D A
6 C D C D D
7 D B A D C
8 B C C D B
9 A D C B A
10 C A A B A
11 B D C A A
12 C A C C B
13 C D A C D
14 A C B C B
15 B B B C A
16 - D - - A
17 - C - - D
18 - B - - C
19 - B - - A
20 - D - - B
PEDOMAN PENSKORAN :
JUMLAH BENAR x 10 = NILAI AKHIR
JUMLAH NOMOR SOAL
Rabu, 02 Desember 2009
Soal Otonomi Daerah
SOAL ULANGAN HARIAN (01)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Kata Otonomi berasal dari bahasa . . . .
a. Belanda b. Inggris c. Yunani d. Jerman
2. Kata Otonomi terdiri dari kata Autos dan Nomos yang artinya . . . .
a. Mengatur bebas b. Sendiri mengatur
c. Mengatur semua d. Mengatur masyarakat
3. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/99 b. 23/99 c. 32/99 d. 33/99
4. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk ,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004 d. 33/2004
5. Kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
6. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangaka Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
7. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Pemusatan kekuasaan
3. Demokratisasi 4. Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
5. Pemerataan dan keadilan 6. Minimnya penyaluran aspirasi masyarakat
Pernyataan diatas manakah yang merupakan latar belakang adanya otonomi daerah ?.
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
8. Di provinsi Papua dikenal adanya Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini merupakan perwakilan budaya orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lembaga MRP ini dibentuk berdasarkan latar belakang otonomi daerah yakni . . . .
a. Penyaluran aspirasi masyarakat b. Penghormatan terhadap budaya lokal
c. Pemberdayaan budaya lokal d. Pemanfaatan budaya local
9. Otonomi daerah disebut juga dengan sistim . . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Sentralisasi d. Tugas pembantuan
10. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya bisa memiliki Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Kalimat ini sangat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah terutama untuk peningkatan
a. Daya saing masyarakat b. Pelayanan masyarakat
c. Kesejahteraan masyarakat d. Potensi daerah otonom
11. Hal – hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengembang kan persaingan dengan daerah lain adalah . . . .
a. Kemajemukan budaya b. Peluang dan tantangan
c. Potensi masyarakat d. Kesejahteraan masyarakat
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Perhatian terhadap potensi daerah 2. Kreatifitas pengembangan sumber daya
3. Demokratisasi 4. Pemerataan dibidang ekonomi
5. Perhatian terhadap keanekaragaman daearah 6. Pemusatan kekuasaan
Tujuan dari Otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor….
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
13. Mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kalimat ini adalah tujuan..
a. Desentralisasi b. Daerah otonom c. Otonomi Daerah d. Sentralisasi
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Kemampuan masyarakat dan keuangan 2. Kemampuan peralatan dan organisasi
3. Kemampuan kepemimpinan 4. Kemapuan Pertahanan Keamanan
5. Keanekaragama budaya 6. Sumber daya alam
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 2, 4, 6 d. 1, 3, 5
15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud adalah
a. DPR dan MPR b. DPRD dan DPD c. DPRD d. DPD I dan II
SOAL ULANGAN HARIAN (02)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah Undang-undang nomor . . . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
2. Bagian dari UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah UUD 1945 pasal . .
a. 17. b. 18 c. 19 d. 20
3. Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah adalah ketetapan MPR nomor . . . .
a. XV / 98 b. XVI/98 c. XX/98 d. XIV
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
5. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 4 d. 18 ayat 5
7. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 A ayat 2 b. 18 B ayat 2 c. 18 B ayat 3 d. 18 B ayat 4
8. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang masih ditangani oleh pemerintah pusat dan terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 3, 4, 6
9. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Kota seperti yang terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 5, 6
10. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang – undang Nomor . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
11. Penetapan pejabat diplomatic, melakukan perjanjian dengan Negara lain; merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
12. Kewenangan untuk menetapkan Negara dalam keadaan damai maupun bahaya, menetapkan kebijakan untuk wajib militer. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
13. Kewenangan untuk menyatakan dan menindak setiap orang / organisasi yang kegiatannya mengganggu ketentraman masyarakat. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan
14. Kewenangan untuk mengangkat hakim dan jaksa, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU dan peraturan lainnya merupakan contoh urusan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan / Yustisi d. Keamanan
15. Kewenangan pemerintah untuk mencetak uang, menentukan nilai uang, mata uang, mengendalikan peredaran uang adalah contoh kewenangan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan
16. Kewenangan untuk menetapkan agama yang yang boleh dianut oleh rakyat, penetapan hari raya keagamaan secara nasional merupakan kewenangan pemerintah bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Agama
17. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas Legalitas 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
18. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas tugas pembantuan 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Pelaksanaan Otonomi daerah harus berpedoman pada asas seperti yang tertera pada nomor . . .
a. 1, 2, 6 b. 3, 4, 5, c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
19. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah adalah pengertian dari asas . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan
20. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan
SOAL ULANGAN HARIAN (03)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Mengatur / mengurus sendiri urusan pemerintahan
2. Mengatur / mengurus pemerintahan bersama pemerintah pusat
3. Memilih pemimpin daerah dan mengelola aparatur daerah
4. Memungut pajak dan retribusi daerah
5. Menyetor sisa hasil usaha pajak pada pemerintah pusat
6. Melaporkan sumber-sumber daya alam kepada pemerintah
Dalam penyelenggaraan Otonomi, daerah otonom memiliki hak- hak seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 4, 6
2. Hak-hak daerah otonom diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal . . . .
a. 21 b. 22 c. 23 d. 24.
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya
5. Mendapatkan sumber-sumber daya alam lainnya
6. Memungut pajak dan retribusi daerah
Kewajiban-kewajiban daerah otonom yang diatur dalam pasal 22 UU nomor 32/2004 adalah seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3, 4 b. 3, 4, 5, 6 c. 1, 3, 4, 6 d. 2, 4, 5, 6
4. Tujuan utama pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah untuk membiayai. .
a. Pembangunan bangsa b. Pembangunan daerah
c. Kebutuhan pemimpin daerah d. Gaji para pegawai daerah
5. Program “KGC” kota Kupang merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah otonom yakni yang berkaitan dengan kewajiban untuk melestarikan. . . .
a. Nilai sosial budaya b. Lingkungan hidup
c. Sistim jaminan social d. Kesehatan dan kebersihan
6. Sumber-sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari . . . .
a. Pemerintah pusat dan daerah lain b. Dana Alokasi Umum dan Khusus
c. PAD dan dana perimbangan daerah d. Pajak dan retribusi daerah
7. Sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. PAD ini dapat berupa
a. Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan daerah
b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari sumber daya alam
c. Dana pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang daerah
d. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat
8. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebut dana . . . .
a. Alokasi Umum b. Alokasi Khusus c. Perimbangan d. Pendapatan
9. Dana perimbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU nomor 32/2004 terdiri atas Dana .
a. bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus b. Yang syah dari hasil bagi usaha
c. Alokasi umum dan Alokasi khusus d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
10. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dapat berupa . . . .
a. PBB b. SDH c. IPH d. SDA.
11. Tugas dan wewenang Kepala Daerah yang dilakukan bersama DPRD adalah….
a. Menyelenggarakan pemerintah daerah
b. Memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahan
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah
d. Menyampaikan rancangan strategis peraturan daerah
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Menyusun dan mengajukan RAPBD
5. Mengajukan rancangan peraturan daerah
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan di daerah
Tugas dan wewenang kepala daerah sesuai pasal 25 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
13. Hak DPRD untuk membentuk / menetapkan Perda. Merupakan hak yang berhubungan dengan fungsi . . . .
a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan d. Imunitas
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja Pemda
5. Membahas dan menyetujui RAPBD
6. Melaksanakan pengawasan
Tugas dan wewenang DPRD sesuai pasal 42 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
15. Salah satu dampak positif adanya Otonomi daerah adalah . . . .
a. Adanya konflik antar daerah b. Adanya pemekaran wilayah
c. Dapat mengawasi pemerintah d. Pengawasan terhadap peraturan
SOAL ULANGAN HARIAN (04)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Keputusan dari lembaga yang berwenang dan / atau pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Kebijakan hukum b. Kebijakan Publik
c. Keputusan pemerintah d. Peraturan pemerintah
2. Keputusan dari pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dengan maksud untuk . . . .
a. Membatasi gejolak dalam masyarakat b. Membatasi partisipasi masyarakat
c. Melindungi hak-hak masyarakat d. Melindungi kesejahteraan masyarakat
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Berupa keputusan 2. Menyangkut kepentingan seseorang
3. Ditetapkan oleh masyarakat 4. Ditetapkan oleh pemerintah
5. Bersifat perintah dan larangan 6. Menyangkut kepentingan umum
Ciri-ciri kebijakan public pada pernyataan diatas tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 6 d. 2, 3, 5
4. Dalam merencanakan program yang menyangkut kebijakan publik harus mengarah pada kepentingan . . . .
a. Pemerintah b. Masyarakat setempat c. Umum d. Mayoritas
5. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD adalah….
a. Peraturan Pemerintah b. Undang – Undang
c. Peraturan pemerintah pengganti UU d. Peraturan Daerah
6. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menaikan harga BBM 2. Tidak menaikan tarif dasar listrik
3. Kebijakan impor beras 4. Menentukan harga barang sepihak
5. Menentukan tariff BBM 6. Kebijakan mengexpor beras
Contoh kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum ditunjukan pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 3, 4, 6 d. 2, 3, 5
7. Suatu kebijakan public dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki manfaat bagi masyarakat karena . . . .
a. Aturan itu dibuat untuk kepentingan masyarakat
b. Bisa dijalankan oleh masyarakat sekitarnya
c. Bila tidak bermanfaat masyarakat berdemo
d. Kebijakan itu dapat digunakan dalam masyarakat
8. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kalimat ini berdampak juga pada pembuatan kebijakan publik di daerah, maka kebijakan public di daerah tidak boleh bertentangan dengan . . . .
a. UUD 1945 b. UU c. PP d. Peraturan yang lebih tinggi
9. Setiap kebijakan public selalu memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan public diharapkan agar . . . .
a. Dapat diselewengkan b. Tidak diselewengkan
c. Tidak dilaksanakan d. Dapat dilaksanakan
10. Pemerintah daerah merupakan pelaksana kebijakan public di daerah. Maka pemerintah daerah disebut juga sebaga lembaga . . . .
a. Legislatif b. Eksekutif c. Yudikatif d. Eksekutor
11. Contoh kebijakan public didaerah dalam pernyataan berikut adalah . . . .
a. Perda b. Perdes c. UU d. PP
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat 3. Menjamin hak asasi masyarakat
2. Menciptakan peraturan dalam masyarakat 4. Menjamin harkat dan martabat
Fungsi kebijakan public pada pernyataan diatas dinyatakan pada nomor. . . .
a. 1 dan 2 b. 3 dan 4 c. 1 dan 3 d. 2 dan 4
13. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Penetapan 2. Pelaksanaan 3. Penilaian pelaksanaan
4. Perumusan masalah 5. Pembahasan.
Urutan tahap-tahap perumusan kebijakan public yang benar adalah . . . .
a. 1, 2, 3, 4, 5 b. 2, 3, 4, 5, 1 c. 4, 5, 1, 2, 3 d. 5, 4, 1, 2, 3
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Masyarakat mengetahuinya 2. Sesuai kebutuhan masyarakat
3. Masyarakat dapat melaksanakannya 4. Menyangkut kepentingan bersama
5. Menyangkut kepentingan mayoritas
Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah sesuai nomor .
a. 1, 2, 3 b. 3, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 1, 3, 5
15. Media-media yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan public adalah….
a. Telepon, telivisi, Komik b. Majalah, Koran, televisi
c. Cetak, Elektronik, Rapat umum d. Rapat umum, kampanye, Cetak
SOAL ULANGAN HARIAN (05)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Pernyataan yang merupakan konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Adanya input dari masyarakat b. Penyelenggaraan pemerintah terarah
c. Masayarakat pasif dalam melaksanakan aturan
d. Masayarakat aktif dalam melaksanakan aturan
2. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Tidak ada input dari masyarakat
2. Masyarakat aktif dalam melaksanakan aturan
3. Menguntungkan masyarakat mayoritas
4. Kebijakan yang dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat
5. Penyelenggaraan pemerintah terhambat
6. Penyelenggaraan pemerintahan terarah
Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 1, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 4, 5, 6
3. Salah satu factor pendukung kleikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Menjalani kebijakan apapun yang dibuat pemerintah
b. Pemerintah mendapat pujian dari masyarakat
c. Kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat
d. Penyelenggaraan pemerintah selalu berhasil baik
4. Di sekolah siswa dapat berperan serta dalam perumusan kebijakan yakni melalui
a. Menjalankan peraturan daerah b. Membuat slogan di madding sekolah
c. Mengawasi kinerja keopala sekolah d. Menjalankan aturan sesuai hati nurani
5. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menegakkan keadilan 2. Demonstrasi
3. Membayar pajak tepat waktu 4. Memberikan masukan yang membangun
5. Melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai profesi
6. Mengawasi dan memberi saran seperlunya
Pernyataan diatas yang merupakan contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan public didaerah terdapat pada nomor . . . .
a. 4, 5, 6 b. 2, 4, 6 c. 2, 3, 5 d. 1, 2, 3
6. Selain berpartisipasi secara lisan / langsung, tulisan / tidak langsung; cara-cara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan public juga dapat dilakukan melalui
a. Mobilisasi b. Manipulasi c. Demokrasi d. Demonstrasi
7. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memberikan saran langsung dengan instansi terkait
2. Menyangkut kepentingan umum 3. Membuat slogan dimading sekolah
4. Membayar uang Komite sekolah
5. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di sekolah
Cara siswa berperan dalam perumusan kebijakan public ditunjukan pada nomor...
a. 3, 2, 1 b. 4, 3, 2 c. 5, 4, 3 d. 5, 3, 1
8. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .
a. Membuat kebijakan sendiri b. Membayar pajak tepat waktunya
c. Pasif terhadap setiap kebijakan d. Mengawasi peraturan daerah
9. Bila anda mendapatkan undangan rapat kegiatan di lingkungan. Anda tidak dating karena sakit. Setelah rapat selesai, anda tidak setuju dengan hasil keputusan rapat. Sikap yang seharusnya anda lakukan adalah . . . .
a. Menerima hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab
b. Tidak melaksanakan hasil keputusan
c. Menolak dan tidak menerima hasil keputusan itu
d. Berhenti mengikuti kegiatan di lingkungan
10. Anda adalah orang yang antisipatif terhadap suatu kebijakan disekolah, oleh karena itu anda selalu bersikap . . . .
a. Menerima setiap kebijakan yang dibuat
b. Menolak setiap kebijakan yang dibuat
c. Berusaha memahami setiap kebijakan yang dibuat
d. Menerima setiap kebijakan yang dibuat dengan syarat tertentu
11. Pembuatan kebijakan public tanpa partisipasi dari anggota masyarakat besar kemungkinan tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung artinya kebijakan itu . . . .
a. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat
b. Dibuat sesuai dengan pengamatan pemerintah
c. Sesuai dengan kepentingan rakyat
d. Tidak mendapat perhatian rakyat
12. Masalah lain dalam pelaksanaan kebijakan public adalah belum ditegakkannya hukum secara adil karena masyarakat merasa bahwa hukum itu hanya berpihak pada . . . .
a. Masyarakat mayoritas b. Orang yang berkuasa
c. Masyarakat pedesaan d. Orang-orang miskin
13. Kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut kebijakan . . . .
a. Regulatif b. Kontituen c. Distributif d. Redistributif
14. Anda adalah seorang siswa yang cerdas dan kaya. Disekolah anda sedang diadakan program guna meningkatkan kecerdasan siswa. Anda diminta membantu program tersebut, tetapi anda menolak karena program itu anda anggap merugikan dan menyita waktu.
Contoh ini menunjukan bahwa anda memandang program ini secara . . . .
a. Positif b. Negatif c. Antisipatif d. Pasif
15. Faktor internal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak ikut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public adalah . . . .
a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b. Adanya kesempatan berpartisipasi belum diketahui masyarakat
c. Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
d. Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
16. Salah satu manfaat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan public di daerah adalah . . . .
a. Membentuk masyarakat hukum
b. Menunjukan eksistensi masyarakat
c. Mempercepat tercapainya tujuan bersama
d. Mempengaruhi orang lain dalam mengemukakan pendapat
17. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan apabila tidak setuju dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat adalah . . . .
a. Tidak perlu memperhatikan peraturan tersebut
b. Membuat kebijakan baru sesuai keinginan sendiri
c. Melanggar aturan itu karena tidak sesuai keinginan
d. Menyampaikan usul dan saran agar dilakukan evaluasi
18. Proses pembuatan suatu kebijakan public harus diawali dengan . . . .
a. Perumusan kebijakan publik b. Penerapan kebijakan publik
c. Isu / masalah publik d. Evaluasi kebijakan publik
19. Anda adalah sesorang siswa, kewajiban anda dalam mematuhi peraturan di sekolah dibuktikan dengan . . . .
a. Belajar dengan tekun b. Mengawasi iuran dengan iklas
c. Tidak membayar iuran komite d. Membesihkan kelas setiap hari
20. Anda sebagai siswa perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar (ada teman anda yang tidak suka mengerjakan Pekerjaan Rumah yang diberikan guru dan guru menskorsnya). Peran aktif yang dapat anda lakukan terhadap kebijakan guru tersebut adalah….
a. Menentang kebijakan itu dan menyarankan teman untuk tidak tinggalkan kelas
b. Menerima kebijakan itu dan menyarankan teman untuk mengerjakan setiap PR
c. Melaporkan kebijakan yang dibuat guru itu kepada kepala sekolah
d. Memohon guru untuk tidak menskorsing teman yang malas itu
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Kata Otonomi berasal dari bahasa . . . .
a. Belanda b. Inggris c. Yunani d. Jerman
2. Kata Otonomi terdiri dari kata Autos dan Nomos yang artinya . . . .
a. Mengatur bebas b. Sendiri mengatur
c. Mengatur semua d. Mengatur masyarakat
3. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/99 b. 23/99 c. 32/99 d. 33/99
4. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk ,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004 d. 33/2004
5. Kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
6. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangaka Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
7. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Pemusatan kekuasaan
3. Demokratisasi 4. Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
5. Pemerataan dan keadilan 6. Minimnya penyaluran aspirasi masyarakat
Pernyataan diatas manakah yang merupakan latar belakang adanya otonomi daerah ?.
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
8. Di provinsi Papua dikenal adanya Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini merupakan perwakilan budaya orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lembaga MRP ini dibentuk berdasarkan latar belakang otonomi daerah yakni . . . .
a. Penyaluran aspirasi masyarakat b. Penghormatan terhadap budaya lokal
c. Pemberdayaan budaya lokal d. Pemanfaatan budaya local
9. Otonomi daerah disebut juga dengan sistim . . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Sentralisasi d. Tugas pembantuan
10. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya bisa memiliki Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Kalimat ini sangat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah terutama untuk peningkatan
a. Daya saing masyarakat b. Pelayanan masyarakat
c. Kesejahteraan masyarakat d. Potensi daerah otonom
11. Hal – hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengembang kan persaingan dengan daerah lain adalah . . . .
a. Kemajemukan budaya b. Peluang dan tantangan
c. Potensi masyarakat d. Kesejahteraan masyarakat
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Perhatian terhadap potensi daerah 2. Kreatifitas pengembangan sumber daya
3. Demokratisasi 4. Pemerataan dibidang ekonomi
5. Perhatian terhadap keanekaragaman daearah 6. Pemusatan kekuasaan
Tujuan dari Otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor….
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
13. Mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kalimat ini adalah tujuan..
a. Desentralisasi b. Daerah otonom c. Otonomi Daerah d. Sentralisasi
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Kemampuan masyarakat dan keuangan 2. Kemampuan peralatan dan organisasi
3. Kemampuan kepemimpinan 4. Kemapuan Pertahanan Keamanan
5. Keanekaragama budaya 6. Sumber daya alam
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 2, 4, 6 d. 1, 3, 5
15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud adalah
a. DPR dan MPR b. DPRD dan DPD c. DPRD d. DPD I dan II
SOAL ULANGAN HARIAN (02)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah Undang-undang nomor . . . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
2. Bagian dari UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah UUD 1945 pasal . .
a. 17. b. 18 c. 19 d. 20
3. Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah adalah ketetapan MPR nomor . . . .
a. XV / 98 b. XVI/98 c. XX/98 d. XIV
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
5. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 4 d. 18 ayat 5
7. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 A ayat 2 b. 18 B ayat 2 c. 18 B ayat 3 d. 18 B ayat 4
8. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang masih ditangani oleh pemerintah pusat dan terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 3, 4, 6
9. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Kota seperti yang terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 5, 6
10. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang – undang Nomor . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
11. Penetapan pejabat diplomatic, melakukan perjanjian dengan Negara lain; merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
12. Kewenangan untuk menetapkan Negara dalam keadaan damai maupun bahaya, menetapkan kebijakan untuk wajib militer. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
13. Kewenangan untuk menyatakan dan menindak setiap orang / organisasi yang kegiatannya mengganggu ketentraman masyarakat. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan
14. Kewenangan untuk mengangkat hakim dan jaksa, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU dan peraturan lainnya merupakan contoh urusan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan / Yustisi d. Keamanan
15. Kewenangan pemerintah untuk mencetak uang, menentukan nilai uang, mata uang, mengendalikan peredaran uang adalah contoh kewenangan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan
16. Kewenangan untuk menetapkan agama yang yang boleh dianut oleh rakyat, penetapan hari raya keagamaan secara nasional merupakan kewenangan pemerintah bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Agama
17. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas Legalitas 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
18. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas tugas pembantuan 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Pelaksanaan Otonomi daerah harus berpedoman pada asas seperti yang tertera pada nomor . . .
a. 1, 2, 6 b. 3, 4, 5, c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
19. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah adalah pengertian dari asas . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan
20. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan
SOAL ULANGAN HARIAN (03)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Mengatur / mengurus sendiri urusan pemerintahan
2. Mengatur / mengurus pemerintahan bersama pemerintah pusat
3. Memilih pemimpin daerah dan mengelola aparatur daerah
4. Memungut pajak dan retribusi daerah
5. Menyetor sisa hasil usaha pajak pada pemerintah pusat
6. Melaporkan sumber-sumber daya alam kepada pemerintah
Dalam penyelenggaraan Otonomi, daerah otonom memiliki hak- hak seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 4, 6
2. Hak-hak daerah otonom diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal . . . .
a. 21 b. 22 c. 23 d. 24.
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya
5. Mendapatkan sumber-sumber daya alam lainnya
6. Memungut pajak dan retribusi daerah
Kewajiban-kewajiban daerah otonom yang diatur dalam pasal 22 UU nomor 32/2004 adalah seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3, 4 b. 3, 4, 5, 6 c. 1, 3, 4, 6 d. 2, 4, 5, 6
4. Tujuan utama pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah untuk membiayai. .
a. Pembangunan bangsa b. Pembangunan daerah
c. Kebutuhan pemimpin daerah d. Gaji para pegawai daerah
5. Program “KGC” kota Kupang merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah otonom yakni yang berkaitan dengan kewajiban untuk melestarikan. . . .
a. Nilai sosial budaya b. Lingkungan hidup
c. Sistim jaminan social d. Kesehatan dan kebersihan
6. Sumber-sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari . . . .
a. Pemerintah pusat dan daerah lain b. Dana Alokasi Umum dan Khusus
c. PAD dan dana perimbangan daerah d. Pajak dan retribusi daerah
7. Sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. PAD ini dapat berupa
a. Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan daerah
b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari sumber daya alam
c. Dana pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang daerah
d. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat
8. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebut dana . . . .
a. Alokasi Umum b. Alokasi Khusus c. Perimbangan d. Pendapatan
9. Dana perimbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU nomor 32/2004 terdiri atas Dana .
a. bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus b. Yang syah dari hasil bagi usaha
c. Alokasi umum dan Alokasi khusus d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
10. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dapat berupa . . . .
a. PBB b. SDH c. IPH d. SDA.
11. Tugas dan wewenang Kepala Daerah yang dilakukan bersama DPRD adalah….
a. Menyelenggarakan pemerintah daerah
b. Memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahan
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah
d. Menyampaikan rancangan strategis peraturan daerah
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Menyusun dan mengajukan RAPBD
5. Mengajukan rancangan peraturan daerah
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan di daerah
Tugas dan wewenang kepala daerah sesuai pasal 25 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
13. Hak DPRD untuk membentuk / menetapkan Perda. Merupakan hak yang berhubungan dengan fungsi . . . .
a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan d. Imunitas
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja Pemda
5. Membahas dan menyetujui RAPBD
6. Melaksanakan pengawasan
Tugas dan wewenang DPRD sesuai pasal 42 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
15. Salah satu dampak positif adanya Otonomi daerah adalah . . . .
a. Adanya konflik antar daerah b. Adanya pemekaran wilayah
c. Dapat mengawasi pemerintah d. Pengawasan terhadap peraturan
SOAL ULANGAN HARIAN (04)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Keputusan dari lembaga yang berwenang dan / atau pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Kebijakan hukum b. Kebijakan Publik
c. Keputusan pemerintah d. Peraturan pemerintah
2. Keputusan dari pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dengan maksud untuk . . . .
a. Membatasi gejolak dalam masyarakat b. Membatasi partisipasi masyarakat
c. Melindungi hak-hak masyarakat d. Melindungi kesejahteraan masyarakat
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Berupa keputusan 2. Menyangkut kepentingan seseorang
3. Ditetapkan oleh masyarakat 4. Ditetapkan oleh pemerintah
5. Bersifat perintah dan larangan 6. Menyangkut kepentingan umum
Ciri-ciri kebijakan public pada pernyataan diatas tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 6 d. 2, 3, 5
4. Dalam merencanakan program yang menyangkut kebijakan publik harus mengarah pada kepentingan . . . .
a. Pemerintah b. Masyarakat setempat c. Umum d. Mayoritas
5. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD adalah….
a. Peraturan Pemerintah b. Undang – Undang
c. Peraturan pemerintah pengganti UU d. Peraturan Daerah
6. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menaikan harga BBM 2. Tidak menaikan tarif dasar listrik
3. Kebijakan impor beras 4. Menentukan harga barang sepihak
5. Menentukan tariff BBM 6. Kebijakan mengexpor beras
Contoh kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum ditunjukan pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 3, 4, 6 d. 2, 3, 5
7. Suatu kebijakan public dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki manfaat bagi masyarakat karena . . . .
a. Aturan itu dibuat untuk kepentingan masyarakat
b. Bisa dijalankan oleh masyarakat sekitarnya
c. Bila tidak bermanfaat masyarakat berdemo
d. Kebijakan itu dapat digunakan dalam masyarakat
8. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kalimat ini berdampak juga pada pembuatan kebijakan publik di daerah, maka kebijakan public di daerah tidak boleh bertentangan dengan . . . .
a. UUD 1945 b. UU c. PP d. Peraturan yang lebih tinggi
9. Setiap kebijakan public selalu memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan public diharapkan agar . . . .
a. Dapat diselewengkan b. Tidak diselewengkan
c. Tidak dilaksanakan d. Dapat dilaksanakan
10. Pemerintah daerah merupakan pelaksana kebijakan public di daerah. Maka pemerintah daerah disebut juga sebaga lembaga . . . .
a. Legislatif b. Eksekutif c. Yudikatif d. Eksekutor
11. Contoh kebijakan public didaerah dalam pernyataan berikut adalah . . . .
a. Perda b. Perdes c. UU d. PP
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat 3. Menjamin hak asasi masyarakat
2. Menciptakan peraturan dalam masyarakat 4. Menjamin harkat dan martabat
Fungsi kebijakan public pada pernyataan diatas dinyatakan pada nomor. . . .
a. 1 dan 2 b. 3 dan 4 c. 1 dan 3 d. 2 dan 4
13. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Penetapan 2. Pelaksanaan 3. Penilaian pelaksanaan
4. Perumusan masalah 5. Pembahasan.
Urutan tahap-tahap perumusan kebijakan public yang benar adalah . . . .
a. 1, 2, 3, 4, 5 b. 2, 3, 4, 5, 1 c. 4, 5, 1, 2, 3 d. 5, 4, 1, 2, 3
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Masyarakat mengetahuinya 2. Sesuai kebutuhan masyarakat
3. Masyarakat dapat melaksanakannya 4. Menyangkut kepentingan bersama
5. Menyangkut kepentingan mayoritas
Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah sesuai nomor .
a. 1, 2, 3 b. 3, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 1, 3, 5
15. Media-media yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan public adalah….
a. Telepon, telivisi, Komik b. Majalah, Koran, televisi
c. Cetak, Elektronik, Rapat umum d. Rapat umum, kampanye, Cetak
SOAL ULANGAN HARIAN (05)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.
PILIHAN GANDA.
1. Pernyataan yang merupakan konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Adanya input dari masyarakat b. Penyelenggaraan pemerintah terarah
c. Masayarakat pasif dalam melaksanakan aturan
d. Masayarakat aktif dalam melaksanakan aturan
2. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Tidak ada input dari masyarakat
2. Masyarakat aktif dalam melaksanakan aturan
3. Menguntungkan masyarakat mayoritas
4. Kebijakan yang dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat
5. Penyelenggaraan pemerintah terhambat
6. Penyelenggaraan pemerintahan terarah
Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 1, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 4, 5, 6
3. Salah satu factor pendukung kleikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Menjalani kebijakan apapun yang dibuat pemerintah
b. Pemerintah mendapat pujian dari masyarakat
c. Kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat
d. Penyelenggaraan pemerintah selalu berhasil baik
4. Di sekolah siswa dapat berperan serta dalam perumusan kebijakan yakni melalui
a. Menjalankan peraturan daerah b. Membuat slogan di madding sekolah
c. Mengawasi kinerja keopala sekolah d. Menjalankan aturan sesuai hati nurani
5. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menegakkan keadilan 2. Demonstrasi
3. Membayar pajak tepat waktu 4. Memberikan masukan yang membangun
5. Melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai profesi
6. Mengawasi dan memberi saran seperlunya
Pernyataan diatas yang merupakan contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan public didaerah terdapat pada nomor . . . .
a. 4, 5, 6 b. 2, 4, 6 c. 2, 3, 5 d. 1, 2, 3
6. Selain berpartisipasi secara lisan / langsung, tulisan / tidak langsung; cara-cara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan public juga dapat dilakukan melalui
a. Mobilisasi b. Manipulasi c. Demokrasi d. Demonstrasi
7. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memberikan saran langsung dengan instansi terkait
2. Menyangkut kepentingan umum 3. Membuat slogan dimading sekolah
4. Membayar uang Komite sekolah
5. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di sekolah
Cara siswa berperan dalam perumusan kebijakan public ditunjukan pada nomor...
a. 3, 2, 1 b. 4, 3, 2 c. 5, 4, 3 d. 5, 3, 1
8. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .
a. Membuat kebijakan sendiri b. Membayar pajak tepat waktunya
c. Pasif terhadap setiap kebijakan d. Mengawasi peraturan daerah
9. Bila anda mendapatkan undangan rapat kegiatan di lingkungan. Anda tidak dating karena sakit. Setelah rapat selesai, anda tidak setuju dengan hasil keputusan rapat. Sikap yang seharusnya anda lakukan adalah . . . .
a. Menerima hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab
b. Tidak melaksanakan hasil keputusan
c. Menolak dan tidak menerima hasil keputusan itu
d. Berhenti mengikuti kegiatan di lingkungan
10. Anda adalah orang yang antisipatif terhadap suatu kebijakan disekolah, oleh karena itu anda selalu bersikap . . . .
a. Menerima setiap kebijakan yang dibuat
b. Menolak setiap kebijakan yang dibuat
c. Berusaha memahami setiap kebijakan yang dibuat
d. Menerima setiap kebijakan yang dibuat dengan syarat tertentu
11. Pembuatan kebijakan public tanpa partisipasi dari anggota masyarakat besar kemungkinan tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung artinya kebijakan itu . . . .
a. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat
b. Dibuat sesuai dengan pengamatan pemerintah
c. Sesuai dengan kepentingan rakyat
d. Tidak mendapat perhatian rakyat
12. Masalah lain dalam pelaksanaan kebijakan public adalah belum ditegakkannya hukum secara adil karena masyarakat merasa bahwa hukum itu hanya berpihak pada . . . .
a. Masyarakat mayoritas b. Orang yang berkuasa
c. Masyarakat pedesaan d. Orang-orang miskin
13. Kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut kebijakan . . . .
a. Regulatif b. Kontituen c. Distributif d. Redistributif
14. Anda adalah seorang siswa yang cerdas dan kaya. Disekolah anda sedang diadakan program guna meningkatkan kecerdasan siswa. Anda diminta membantu program tersebut, tetapi anda menolak karena program itu anda anggap merugikan dan menyita waktu.
Contoh ini menunjukan bahwa anda memandang program ini secara . . . .
a. Positif b. Negatif c. Antisipatif d. Pasif
15. Faktor internal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak ikut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public adalah . . . .
a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b. Adanya kesempatan berpartisipasi belum diketahui masyarakat
c. Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
d. Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
16. Salah satu manfaat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan public di daerah adalah . . . .
a. Membentuk masyarakat hukum
b. Menunjukan eksistensi masyarakat
c. Mempercepat tercapainya tujuan bersama
d. Mempengaruhi orang lain dalam mengemukakan pendapat
17. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan apabila tidak setuju dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat adalah . . . .
a. Tidak perlu memperhatikan peraturan tersebut
b. Membuat kebijakan baru sesuai keinginan sendiri
c. Melanggar aturan itu karena tidak sesuai keinginan
d. Menyampaikan usul dan saran agar dilakukan evaluasi
18. Proses pembuatan suatu kebijakan public harus diawali dengan . . . .
a. Perumusan kebijakan publik b. Penerapan kebijakan publik
c. Isu / masalah publik d. Evaluasi kebijakan publik
19. Anda adalah sesorang siswa, kewajiban anda dalam mematuhi peraturan di sekolah dibuktikan dengan . . . .
a. Belajar dengan tekun b. Mengawasi iuran dengan iklas
c. Tidak membayar iuran komite d. Membesihkan kelas setiap hari
20. Anda sebagai siswa perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar (ada teman anda yang tidak suka mengerjakan Pekerjaan Rumah yang diberikan guru dan guru menskorsnya). Peran aktif yang dapat anda lakukan terhadap kebijakan guru tersebut adalah….
a. Menentang kebijakan itu dan menyarankan teman untuk tidak tinggalkan kelas
b. Menerima kebijakan itu dan menyarankan teman untuk mengerjakan setiap PR
c. Melaporkan kebijakan yang dibuat guru itu kepada kepala sekolah
d. Memohon guru untuk tidak menskorsing teman yang malas itu
Selasa, 01 Desember 2009
UTS Kelas IX
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Pelajaran : PKN ( A ).
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
PETUNJUK :
1. Tulislah dan hitamkan huruf yang sesuai dengan Identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Tulislah jawaban Isian dibalik dari lembar jawaban itu.
Pilihan Ganda
1. Kesatuan wilayah dengan memiliki batas-batas yang dihuni oleh rakyat dan dikuasai oleh pejabat pemerintah merupakan pengertian dari....
a. Rakyat b. Negara c. Penduduk d. Warga negara
2. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Pengakuan dari negara lain
2. Pemerintahan yang berdaulat
3. Wilayah
4. Adanya tujuan negara
5. Rakyat
Unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara ditunjukkan pada
nomor.... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 5,3,2 d. 5,4,3
3. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Keamanan dan ketertiban
2. Kerakyatan dan kekeluargaan
3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
4. Kegotongroyongan dan kebersamaan
5. Pertahanan dan keadilan
Fungsi di dalam sebuah negara ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4 d. 3,4,5
4. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Mengantarkan rakyat indonesia
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Membentuk suatu pemerintahan indonesia
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Tujuan negara Indonesia ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3,4 b. 2,4,5,6 c. 1,3,5,6 d. 2,3,4,5
5. Seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk dari negara.... a. Federasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Desentralisasi
6. Negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi bagian dari negara serikat. Hal ini merupakan bentuk dari negara....
a. Desentralisasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Federasi
7. Negara-negara yang merupakan negara bekas jajahan inggris memiliki bentuk negara... a. Dominion b. Federasi c. Unitarisme d. Protektorat
8. Dua atau lebih negara yang masing-masing merdeka namun memiliki satu kepala negara,merupakan bentuk negara....
a. Protektorat b. Dominion c. Federasi d.Uni
9. Negara di bawah lindungan negara lain memiliki bentuk negara....
a. Unitarisme b. Protektorat c. Dominion d. Federasi
10. Arti penting pmbelaan negara bagi suatu negara antara lain....
a. Memperjuangkan harkat dan martabat pemerintahan negara
b. Memajukan pergaulan dan persahabatan dengan negara lain
c. Mempertahankan harkat dan martabat warga negara
d. Mempertahankan harkat dan martabat negara lain
11. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal....
a. 27 ayat 1 b. 27 ayat 2 c. 27 ayat 3 d. 28 ayat 1
12. Sistem pertahanan negara Indonesia mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pembelaan negara yang disebut sistem....
a. Pertahanan rakyat semesta
b. Semesta dan menyeluruh
c. Kesatuan rakyat dan TNI
d. Rakyat menyeluruh
13. Komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah....
a. Polisi dan TNI b. Rakyat c. Polisi d. TNI.
14. Salah satu contoh ancaman militer yang datang dari dalam negeri adalah...
a. Pemberontakan b. Infiltrasi c. Agresi d. Invasi
15. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain sering disebut dengan istilah....
a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
16. Yang berkewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah....
a. Warga negara Indonesia c. Mahasiswa
b. Rakyat Indonesia d. TNI / Polri
17. Tindakan yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Pancasila disebut bentuk
ancaman... a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
18. Suatu keadaan yang tentram dan jauh dari bermacam-macam gangguan adalah pengertian dari....
a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
19. Suatu keadaan kehidupan yang warganya menaati peraturan yang berlaku adalah pengertian dari....a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
20. Suatu keadaan kehidupan yang menunjukkan hati, tidak ada kerusuhan dan tidak ada kekacauan adalah pengertian...
a. Ketahanan b. Keamanan c. Ketertiban d. Ketentraman
21. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang /suatu negara terhadap seseorang/ sekelompok orang /suatu negara yang membahayakan adalah pengertian dari....
a. Ancaman b. Keamanan c. Pertahanan d.Pembelaan
22. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang / suatu negara terhadap orang lain dengan menggunakan alat-alat perlengkapan militer adalah pengertian dari...
a. Spionase d. Agresi militer c. Ancaman militer d. Ancaman non militer
23. Kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh masyarakat adalah pengertian dari....
a. Keamanan negara c. Pembelaan negara
b. Pertahanan negara d. Ancaman negara
24. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai negara menurut konsep ilmu politik adalah unsur....
a. Konstituante dan deklarasi c. Konstitutif dan deklaratif
b. kontutif dan agresif d. Konstitusi dan pengakuan
25. Semua orang yang berdomisili di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari.... a.Warga negara b. Penduduk c. Rakyat d. Negara
26. Semua individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara adalah pengertian dari... a. Negara b. Rakyat c. Penduduk d. Warga negara
27. Tujuan kerjasama antar negara adalah untuk....
a. dikenal dan diakui oleh negara yang kita bantu
b. memberi agar negara kita dapat tertolong
c. saling membantu memenuhi kebutuhan
d. membiayai pembangunan suatu bangsa
28. Keikutsertaan tim SAR dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, sebagai warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui....
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI
d. Pengabdian sesuai profesi
29. Politik luar negeri Indonesia adalah politik ....
a. Bebas terkontrol b. Devide et impera c. Bebas dan aktif d. Air Hangat
30. Hubungan kerja sama antar dua negara dan antara beberapa negara disebut....
a. Asean dan OPEC c. Bilateral dan multiguna
b. Bilateral dan multilateral d. Twolateral dan Multilateral
31. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengatur tentang...
a. Pemisahan TNI dengan Polri c. Pertahanan negara
b. Rakyat terlatih dan TNI d. Peran TNI dan Polri
32. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pembelaan negara adalah....
a. 27 dan 28 b. 27 dan 31 c. 27 dan 30 d. 30 dan 34
33. Peran TNI dan Polri diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor...
a. VI / MPR / 2000 b. VII/ MPR/ 2000 c. VI / MPR/ 2002 d.VII/MPR/2002
34. Realisasi dari hubungan dengan negara lain diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam segala bidang kehidupan yakni bidang....
a. Ideologi,politik c. Ekonomi, sosial budaya
b. Pertahanan keamanan d. Ipoleksosbudhankam
35. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang adalah bunyi UUD 1945 pasal...
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
36. Tujuan negara Republik Indonesia di bidang Hankam yakni....
a. Ikut berpartisipasi di sekolah
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Memajukan kesejahteraan umum
d. Melindungi segenap bangsa
37. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum adalah bunyi UUD1945 pasal....
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
38. Keikut sertaan peserta didik sebagai warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui....
a. Pengabdian sesuai profesi c. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran d. Pengabdian sebagai prajurit
39. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankanmrata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
40. Tujuan negara Republik Indonesia dapat dibaca dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke.... a. Satu b. Dua c. Tiga d. Empat
41. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
42. Menurut pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara terutama mengatur masalah komponen....
a. Inti b. Utama c. Cadangan d.Pendukung
43. Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,keutuhan, wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nlai pancasila dan UUD 1945 adalah pengertian dari... a. Bela negara c. Pertahanan negara
b. Pertahanan negara d. Kemiliteran negara
44. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal.... a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
45. Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara adalah pengertian dari....
a. Mobilisasi b.Globalisasi c. Partisipasi d. Rehabilitasi
Essay
1. Masing-masing nomor soal harua dijawab ;
2. Masing-masing soal bila dijawab benar akan mendapatkan nilai 3.
3. Jumlah skor pilihan ganda dan isian bila dijawab benar adalah 60.
4. Pedoman penskoran yang digunakan adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi 6.
5. Tulislah jawaban isian dibalik LJK anda.
1. Tulislah 3 sifat dari suatu negara!
2. Tulislah 3 contoh usaha untuk memelihara lingkungan sebagai peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara!
3. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan keluarga!
4. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan sekolah!
5. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan masyarakat!
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Pelajaran : PKN ( B )
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
PETUNJUK :
1. Tulislah dan hitamkan huruf yang sesuai dengan Identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Tulislah jawaban Isian dibalik dari lembar jawaban itu.
Pilihan Ganda
1. Semua orang yang berdomisili di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari.... a.Warga negara b. Penduduk c. Rakyat d. Negara
2. Semua individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara adalah pengertian dari... a. Negara b. Rakyat c. Penduduk d. Warga negara
3. Tujuan kerjasama antar negara adalah untuk....
a. dikenal dan diakui oleh negara yang kita bantu
b. memberi agar negara kita dapat tertolong
c. saling membantu memenuhi kebutuhan
d. membiayai pembangunan suatu bangsa
4. Keikutsertaan tim SAR dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, sebagai warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui....
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI
d. Pengabdian sesuai profesi
5. Politik luar negeri Indonesia adalah politik ....
a. Bebas terkontrol b. Devide et impera c. Bebas dan aktif d. Air Hangat
6. Hubungan kerja sama antar dua negara dan antara beberapa negara disebut....
a. Asean dan OPEC c. Bilateral dan multiguna
b. Bilateral dan multilateral d. Twolateral dan Multilateral
7. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengatur tentang...
a. Pemisahan TNI dengan Polri c. Pertahanan negara
b. Rakyat terlatih dan TNI d. Peran TNI dan Polri
8. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pembelaan negara adalah....
a. 27 dan 28 b. 27 dan 31 c. 27 dan 30 d. 30 dan 34
9. Peran TNI dan Polri diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor...
a. VI / MPR / 2000 b. VII/ MPR/ 2000 c. VI / MPR/ 2002 d.VII/MPR/2002
10. Realisasi dari hubungan dengan negara lain diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam segala bidang kehidupan yakni bidang....
a. Ideologi,politik c. Ekonomi, sosial budaya
b. Pertahanan keamanan d. Ipoleksosbudhankam
11. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang adalah bunyi UUD 1945 pasal...
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
12. Tujuan negara Republik Indonesia di bidang Hankam yakni....
a. Ikut berpartisipasi di sekolah
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Memajukan kesejahteraan umum
d. Melindungi segenap bangsa
13. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum adalah bunyi UUD1945 pasal....
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
14. Keikut sertaan peserta didik sebagai warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui....
a. Pengabdian sesuai profesi c. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran d. Pengabdian sebagai prajurit
15. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankanmrata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
16. Tujuan negara Republik Indonesia dapat dibaca dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke.... a. Satu b. Dua c. Tiga d. Empat
17. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
18. Menurut pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara terutama mengatur masalah komponen....
a. Inti b. Utama c. Cadangan d.Pendukung
19. Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,keutuhan, wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nlai pancasila dan UUD 1945 adalah pengertian dari... a. Bela negara c. Pertahanan negara
b. Pertahanan negara d. Kemiliteran negara
20. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal.... a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
21. Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara adalah pengertian dari....
a. Mobilisasi b.Globalisasi c. Partisipasi d. Rehabilitasi
22. Komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah....
a. Polisi dan TNI b. Rakyat c. Polisi d. TNI.
23. Salah satu contoh ancaman militer yang datang dari dalam negeri adalah...
a. Pemberontakan b. Infiltrasi c. Agresi d. Invasi
24. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain sering disebut dengan istilah....
a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
25. Yang berkewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah....
a. Warga negara Indonesia c. Mahasiswa
b. Rakyat Indonesia d. TNI / Polri
26. Tindakan yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Pancasila disebut bentuk
ancaman... a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
27. Suatu keadaan yang tentram dan jauh dari bermacam-macam gangguan adalah pengertian dari....
a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
28. Suatu keadaan kehidupan yang warganya menaati peraturan yang berlaku adalah pengertian dari....a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
29. Suatu keadaan kehidupan yang menunjukkan hati, tidak ada kerusuhan dan tidak ada kekacauan adalah pengertian...
a. Ketahanan b. Keamanan c. Ketertiban d. Ketentraman
30. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang /suatu negara terhadap seseorang/ sekelompok orang /suatu negara yang membahayakan adalah pengertian dari....
a. Ancaman b. Keamanan c. Pertahanan d.Pembelaan
31. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang / suatu negara terhadap orang lain dengan menggunakan alat-alat perlengkapan militer adalah pengertian dari...
a. Spionase d. Agresi militer c. Ancaman militer d. Ancaman non militer
32. Kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh masyarakat adalah pengertian dari....
a. Keamanan negara c. Pembelaan negara
b. Pertahanan negara d. Ancaman negara
33. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai negara menurut konsep ilmu politik adalah unsur....
a. Konstituante dan deklarasi c. Konstitutif dan deklaratif
b. kontutif dan agresif d. Konstitusi dan pengakuan
34. Kesatuan wilayah dengan memiliki batas-batas yang dihuni oleh rakyat dan dikuasai oleh pejabat pemerintah merupakan pengertian dari....
a. Rakyat b. Negara c. Penduduk d. Warga negara
35. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Pengakuan dari negara lain
2. Pemerintahan yang berdaulat
3. Wilayah
4. Adanya tujuan negara
5. Rakyat
Unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara ditunjukkan pada
nomor.... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 5,3,2 d. 5,4,3
36. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Keamanan dan ketertiban
2. Kerakyatan dan kekeluargaan
3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
4. Kegotongroyongan dan kebersamaan
5. Pertahanan dan keadilan
Fungsi di dalam sebuah negara ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4 d. 3,4,5
37. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Mengantarkan rakyat indonesia
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Membentuk suatu pemerintahan indonesia
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Tujuan negara Indonesia ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3,4 b. 2,4,5,6 c. 1,3,5,6 d. 2,3,4,5
38. Seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk dari negara.... a. Federasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Desentralisasi
39. Negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi bagian dari negara serikat. Hal ini merupakan bentuk dari negara....
a. Desentralisasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Federasi
40. Negara-negara yang merupakan negara bekas jajahan inggris memiliki bentuk negara... a. Dominion b. Federasi c. Unitarisme d. Protektorat
41. Dua atau lebih negara yang masing-masing merdeka namun memiliki satu kepala negara,merupakan bentuk negara....
a. Protektorat b. Dominion c. Federasi d.Uni
42. Negara di bawah lindungan negara lain memiliki bentuk negara....
a. Unitarisme b. Protektorat c. Dominion d. Federasi
43. Arti penting pmbelaan negara bagi suatu negara antara lain....
a. Memperjuangkan harkat dan martabat pemerintahan negara
b. Memajukan pergaulan dan persahabatan dengan negara lain
c. Mempertahankan harkat dan martabat warga negara
d. Mempertahankan harkat dan martabat negara lain
44. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal....
a. 27 ayat 1 b. 27 ayat 2 c. 27 ayat 3 d. 28 ayat 1
45. Sistem pertahanan negara Indonesia mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pembelaan negara yang disebut sistem....
a. Pertahanan rakyat semesta
b. Semesta dan menyeluruh
c. Kesatuan rakyat dan TNI
d. Rakyat menyeluruh
Essay
1. Masing-masing nomor soal harua dijawab ;
2. Masing-masing soal bila dijawab benar akan mendapatkan nilai 3.
3. Jumlah skor pilihan ganda dan isian bila dijawab benar adalah 60.
4. Pedoman penskoran yang digunakan adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi 6.
5. Tulislah jawaban isian dibalik LJK anda.
1. Tulislah 3 Tujuan dari negara Indonesia !
2. Tulislah 3 Fungsi Negara.
3. Tulislah Unsur – unsur negara menurut Konvensi Montevidio !.
4. Tulislah 3 bentuk ancaman sesuai situasi dan kondisi.
5. Tulislah 3 bentuk ancaman non militer.
Mata Pelajaran : PKN ( A ).
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
PETUNJUK :
1. Tulislah dan hitamkan huruf yang sesuai dengan Identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Tulislah jawaban Isian dibalik dari lembar jawaban itu.
Pilihan Ganda
1. Kesatuan wilayah dengan memiliki batas-batas yang dihuni oleh rakyat dan dikuasai oleh pejabat pemerintah merupakan pengertian dari....
a. Rakyat b. Negara c. Penduduk d. Warga negara
2. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Pengakuan dari negara lain
2. Pemerintahan yang berdaulat
3. Wilayah
4. Adanya tujuan negara
5. Rakyat
Unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara ditunjukkan pada
nomor.... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 5,3,2 d. 5,4,3
3. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Keamanan dan ketertiban
2. Kerakyatan dan kekeluargaan
3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
4. Kegotongroyongan dan kebersamaan
5. Pertahanan dan keadilan
Fungsi di dalam sebuah negara ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4 d. 3,4,5
4. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Mengantarkan rakyat indonesia
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Membentuk suatu pemerintahan indonesia
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Tujuan negara Indonesia ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3,4 b. 2,4,5,6 c. 1,3,5,6 d. 2,3,4,5
5. Seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk dari negara.... a. Federasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Desentralisasi
6. Negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi bagian dari negara serikat. Hal ini merupakan bentuk dari negara....
a. Desentralisasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Federasi
7. Negara-negara yang merupakan negara bekas jajahan inggris memiliki bentuk negara... a. Dominion b. Federasi c. Unitarisme d. Protektorat
8. Dua atau lebih negara yang masing-masing merdeka namun memiliki satu kepala negara,merupakan bentuk negara....
a. Protektorat b. Dominion c. Federasi d.Uni
9. Negara di bawah lindungan negara lain memiliki bentuk negara....
a. Unitarisme b. Protektorat c. Dominion d. Federasi
10. Arti penting pmbelaan negara bagi suatu negara antara lain....
a. Memperjuangkan harkat dan martabat pemerintahan negara
b. Memajukan pergaulan dan persahabatan dengan negara lain
c. Mempertahankan harkat dan martabat warga negara
d. Mempertahankan harkat dan martabat negara lain
11. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal....
a. 27 ayat 1 b. 27 ayat 2 c. 27 ayat 3 d. 28 ayat 1
12. Sistem pertahanan negara Indonesia mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pembelaan negara yang disebut sistem....
a. Pertahanan rakyat semesta
b. Semesta dan menyeluruh
c. Kesatuan rakyat dan TNI
d. Rakyat menyeluruh
13. Komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah....
a. Polisi dan TNI b. Rakyat c. Polisi d. TNI.
14. Salah satu contoh ancaman militer yang datang dari dalam negeri adalah...
a. Pemberontakan b. Infiltrasi c. Agresi d. Invasi
15. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain sering disebut dengan istilah....
a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
16. Yang berkewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah....
a. Warga negara Indonesia c. Mahasiswa
b. Rakyat Indonesia d. TNI / Polri
17. Tindakan yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Pancasila disebut bentuk
ancaman... a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
18. Suatu keadaan yang tentram dan jauh dari bermacam-macam gangguan adalah pengertian dari....
a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
19. Suatu keadaan kehidupan yang warganya menaati peraturan yang berlaku adalah pengertian dari....a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
20. Suatu keadaan kehidupan yang menunjukkan hati, tidak ada kerusuhan dan tidak ada kekacauan adalah pengertian...
a. Ketahanan b. Keamanan c. Ketertiban d. Ketentraman
21. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang /suatu negara terhadap seseorang/ sekelompok orang /suatu negara yang membahayakan adalah pengertian dari....
a. Ancaman b. Keamanan c. Pertahanan d.Pembelaan
22. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang / suatu negara terhadap orang lain dengan menggunakan alat-alat perlengkapan militer adalah pengertian dari...
a. Spionase d. Agresi militer c. Ancaman militer d. Ancaman non militer
23. Kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh masyarakat adalah pengertian dari....
a. Keamanan negara c. Pembelaan negara
b. Pertahanan negara d. Ancaman negara
24. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai negara menurut konsep ilmu politik adalah unsur....
a. Konstituante dan deklarasi c. Konstitutif dan deklaratif
b. kontutif dan agresif d. Konstitusi dan pengakuan
25. Semua orang yang berdomisili di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari.... a.Warga negara b. Penduduk c. Rakyat d. Negara
26. Semua individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara adalah pengertian dari... a. Negara b. Rakyat c. Penduduk d. Warga negara
27. Tujuan kerjasama antar negara adalah untuk....
a. dikenal dan diakui oleh negara yang kita bantu
b. memberi agar negara kita dapat tertolong
c. saling membantu memenuhi kebutuhan
d. membiayai pembangunan suatu bangsa
28. Keikutsertaan tim SAR dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, sebagai warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui....
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI
d. Pengabdian sesuai profesi
29. Politik luar negeri Indonesia adalah politik ....
a. Bebas terkontrol b. Devide et impera c. Bebas dan aktif d. Air Hangat
30. Hubungan kerja sama antar dua negara dan antara beberapa negara disebut....
a. Asean dan OPEC c. Bilateral dan multiguna
b. Bilateral dan multilateral d. Twolateral dan Multilateral
31. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengatur tentang...
a. Pemisahan TNI dengan Polri c. Pertahanan negara
b. Rakyat terlatih dan TNI d. Peran TNI dan Polri
32. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pembelaan negara adalah....
a. 27 dan 28 b. 27 dan 31 c. 27 dan 30 d. 30 dan 34
33. Peran TNI dan Polri diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor...
a. VI / MPR / 2000 b. VII/ MPR/ 2000 c. VI / MPR/ 2002 d.VII/MPR/2002
34. Realisasi dari hubungan dengan negara lain diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam segala bidang kehidupan yakni bidang....
a. Ideologi,politik c. Ekonomi, sosial budaya
b. Pertahanan keamanan d. Ipoleksosbudhankam
35. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang adalah bunyi UUD 1945 pasal...
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
36. Tujuan negara Republik Indonesia di bidang Hankam yakni....
a. Ikut berpartisipasi di sekolah
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Memajukan kesejahteraan umum
d. Melindungi segenap bangsa
37. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum adalah bunyi UUD1945 pasal....
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
38. Keikut sertaan peserta didik sebagai warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui....
a. Pengabdian sesuai profesi c. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran d. Pengabdian sebagai prajurit
39. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankanmrata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
40. Tujuan negara Republik Indonesia dapat dibaca dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke.... a. Satu b. Dua c. Tiga d. Empat
41. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
42. Menurut pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara terutama mengatur masalah komponen....
a. Inti b. Utama c. Cadangan d.Pendukung
43. Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,keutuhan, wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nlai pancasila dan UUD 1945 adalah pengertian dari... a. Bela negara c. Pertahanan negara
b. Pertahanan negara d. Kemiliteran negara
44. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal.... a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
45. Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara adalah pengertian dari....
a. Mobilisasi b.Globalisasi c. Partisipasi d. Rehabilitasi
Essay
1. Masing-masing nomor soal harua dijawab ;
2. Masing-masing soal bila dijawab benar akan mendapatkan nilai 3.
3. Jumlah skor pilihan ganda dan isian bila dijawab benar adalah 60.
4. Pedoman penskoran yang digunakan adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi 6.
5. Tulislah jawaban isian dibalik LJK anda.
1. Tulislah 3 sifat dari suatu negara!
2. Tulislah 3 contoh usaha untuk memelihara lingkungan sebagai peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara!
3. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan keluarga!
4. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan sekolah!
5. Tulislah 3 contoh sikap usaha pembelaan negara dalam kehidupan masyarakat!
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Pelajaran : PKN ( B )
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
PETUNJUK :
1. Tulislah dan hitamkan huruf yang sesuai dengan Identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Tulislah jawaban Isian dibalik dari lembar jawaban itu.
Pilihan Ganda
1. Semua orang yang berdomisili di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari.... a.Warga negara b. Penduduk c. Rakyat d. Negara
2. Semua individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara adalah pengertian dari... a. Negara b. Rakyat c. Penduduk d. Warga negara
3. Tujuan kerjasama antar negara adalah untuk....
a. dikenal dan diakui oleh negara yang kita bantu
b. memberi agar negara kita dapat tertolong
c. saling membantu memenuhi kebutuhan
d. membiayai pembangunan suatu bangsa
4. Keikutsertaan tim SAR dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, sebagai warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui....
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI
d. Pengabdian sesuai profesi
5. Politik luar negeri Indonesia adalah politik ....
a. Bebas terkontrol b. Devide et impera c. Bebas dan aktif d. Air Hangat
6. Hubungan kerja sama antar dua negara dan antara beberapa negara disebut....
a. Asean dan OPEC c. Bilateral dan multiguna
b. Bilateral dan multilateral d. Twolateral dan Multilateral
7. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengatur tentang...
a. Pemisahan TNI dengan Polri c. Pertahanan negara
b. Rakyat terlatih dan TNI d. Peran TNI dan Polri
8. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pembelaan negara adalah....
a. 27 dan 28 b. 27 dan 31 c. 27 dan 30 d. 30 dan 34
9. Peran TNI dan Polri diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor...
a. VI / MPR / 2000 b. VII/ MPR/ 2000 c. VI / MPR/ 2002 d.VII/MPR/2002
10. Realisasi dari hubungan dengan negara lain diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam segala bidang kehidupan yakni bidang....
a. Ideologi,politik c. Ekonomi, sosial budaya
b. Pertahanan keamanan d. Ipoleksosbudhankam
11. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang adalah bunyi UUD 1945 pasal...
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
12. Tujuan negara Republik Indonesia di bidang Hankam yakni....
a. Ikut berpartisipasi di sekolah
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Memajukan kesejahteraan umum
d. Melindungi segenap bangsa
13. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum adalah bunyi UUD1945 pasal....
a. 30 ayat 5 b. 30 ayat 4 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 2
14. Keikut sertaan peserta didik sebagai warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui....
a. Pengabdian sesuai profesi c. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran d. Pengabdian sebagai prajurit
15. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankanmrata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
16. Tujuan negara Republik Indonesia dapat dibaca dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke.... a. Satu b. Dua c. Tiga d. Empat
17. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
18. Menurut pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara terutama mengatur masalah komponen....
a. Inti b. Utama c. Cadangan d.Pendukung
19. Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,keutuhan, wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nlai pancasila dan UUD 1945 adalah pengertian dari... a. Bela negara c. Pertahanan negara
b. Pertahanan negara d. Kemiliteran negara
20. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah bunyi UUD 1945 pasal.... a. 30 ayat 1 b. 30 ayat 2 c. 30 ayat 3 d. 30 ayat 4
21. Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara adalah pengertian dari....
a. Mobilisasi b.Globalisasi c. Partisipasi d. Rehabilitasi
22. Komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah....
a. Polisi dan TNI b. Rakyat c. Polisi d. TNI.
23. Salah satu contoh ancaman militer yang datang dari dalam negeri adalah...
a. Pemberontakan b. Infiltrasi c. Agresi d. Invasi
24. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain sering disebut dengan istilah....
a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
25. Yang berkewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah....
a. Warga negara Indonesia c. Mahasiswa
b. Rakyat Indonesia d. TNI / Polri
26. Tindakan yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Pancasila disebut bentuk
ancaman... a. Invasi b. Subversi c. Agresi d. Invasi
27. Suatu keadaan yang tentram dan jauh dari bermacam-macam gangguan adalah pengertian dari....
a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
28. Suatu keadaan kehidupan yang warganya menaati peraturan yang berlaku adalah pengertian dari....a. Ketentraman b. Ketertiban c. Keamanan d. Ketahanan
29. Suatu keadaan kehidupan yang menunjukkan hati, tidak ada kerusuhan dan tidak ada kekacauan adalah pengertian...
a. Ketahanan b. Keamanan c. Ketertiban d. Ketentraman
30. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang /suatu negara terhadap seseorang/ sekelompok orang /suatu negara yang membahayakan adalah pengertian dari....
a. Ancaman b. Keamanan c. Pertahanan d.Pembelaan
31. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang / suatu negara terhadap orang lain dengan menggunakan alat-alat perlengkapan militer adalah pengertian dari...
a. Spionase d. Agresi militer c. Ancaman militer d. Ancaman non militer
32. Kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh masyarakat adalah pengertian dari....
a. Keamanan negara c. Pembelaan negara
b. Pertahanan negara d. Ancaman negara
33. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai negara menurut konsep ilmu politik adalah unsur....
a. Konstituante dan deklarasi c. Konstitutif dan deklaratif
b. kontutif dan agresif d. Konstitusi dan pengakuan
34. Kesatuan wilayah dengan memiliki batas-batas yang dihuni oleh rakyat dan dikuasai oleh pejabat pemerintah merupakan pengertian dari....
a. Rakyat b. Negara c. Penduduk d. Warga negara
35. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Pengakuan dari negara lain
2. Pemerintahan yang berdaulat
3. Wilayah
4. Adanya tujuan negara
5. Rakyat
Unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara ditunjukkan pada
nomor.... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 5,3,2 d. 5,4,3
36. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Keamanan dan ketertiban
2. Kerakyatan dan kekeluargaan
3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
4. Kegotongroyongan dan kebersamaan
5. Pertahanan dan keadilan
Fungsi di dalam sebuah negara ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4 d. 3,4,5
37. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Mengantarkan rakyat indonesia
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Membentuk suatu pemerintahan indonesia
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Tujuan negara Indonesia ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3,4 b. 2,4,5,6 c. 1,3,5,6 d. 2,3,4,5
38. Seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk dari negara.... a. Federasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Desentralisasi
39. Negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi bagian dari negara serikat. Hal ini merupakan bentuk dari negara....
a. Desentralisasi b. Unitarisme c. Protektorat d. Federasi
40. Negara-negara yang merupakan negara bekas jajahan inggris memiliki bentuk negara... a. Dominion b. Federasi c. Unitarisme d. Protektorat
41. Dua atau lebih negara yang masing-masing merdeka namun memiliki satu kepala negara,merupakan bentuk negara....
a. Protektorat b. Dominion c. Federasi d.Uni
42. Negara di bawah lindungan negara lain memiliki bentuk negara....
a. Unitarisme b. Protektorat c. Dominion d. Federasi
43. Arti penting pmbelaan negara bagi suatu negara antara lain....
a. Memperjuangkan harkat dan martabat pemerintahan negara
b. Memajukan pergaulan dan persahabatan dengan negara lain
c. Mempertahankan harkat dan martabat warga negara
d. Mempertahankan harkat dan martabat negara lain
44. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal....
a. 27 ayat 1 b. 27 ayat 2 c. 27 ayat 3 d. 28 ayat 1
45. Sistem pertahanan negara Indonesia mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pembelaan negara yang disebut sistem....
a. Pertahanan rakyat semesta
b. Semesta dan menyeluruh
c. Kesatuan rakyat dan TNI
d. Rakyat menyeluruh
Essay
1. Masing-masing nomor soal harua dijawab ;
2. Masing-masing soal bila dijawab benar akan mendapatkan nilai 3.
3. Jumlah skor pilihan ganda dan isian bila dijawab benar adalah 60.
4. Pedoman penskoran yang digunakan adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi 6.
5. Tulislah jawaban isian dibalik LJK anda.
1. Tulislah 3 Tujuan dari negara Indonesia !
2. Tulislah 3 Fungsi Negara.
3. Tulislah Unsur – unsur negara menurut Konvensi Montevidio !.
4. Tulislah 3 bentuk ancaman sesuai situasi dan kondisi.
5. Tulislah 3 bentuk ancaman non militer.
Soal Ulangan Kelas VII
PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 KUPANG
EVALUASI BELAJAR SEMESTER GENAP
LEMBARAN SOAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KELAS : VII
PETUNJUK
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Untuk Pilihan Ganda hitamkan huruf jawaban a, b, c atau d yang merupakan jawaban paling tepat atas pertanyaan itu.
Contoh : Jawaban yang benar C : (a) (b) (c) (d)
3. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya soal seluruhnya 50 nomor dan semuanya harus dijawab.
1. Hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah hak . . . .
a. Asasi b. Manusia c. Asasi manusia d. Hidup mereka
2. Dokumen penting dalam sejarah perkembangan HAM di Inggris yang berisi tentang pembatasan kekuasaan raja adalah . . . .
a. Bill Of Right b. Habeas Corpus Act c. Magna Charta d. Petition of Right
3. Piagam pengakuan hak asasi manusia sedunia dikenal dengan istilah . . . .
a. Petition of Right b. Magna Charta
c. Universal Declaration of Human Righ d. Declaration of Indenpendence of United
4. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang HAM yakni UU nomor . . . .
a. 3 tahun 1998 b. 3 tahun 1999 c. 39 tahun 1998 d. 39 tahun 1999.
5. Dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah . . . .
a. Pengadilan HAM b. Komnas HAM
c. Kepolisian d. Jaksa Agung.
6. Pelanggaran HAM yang diperiksa dan diputuskan oleh pengdilan HAM adalah
a. Kejahatan genosida b. Kejahatan perang
c. Tindak pidana korupsi d. Kejahatan pencurian uang
7. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan....
a. Pidana b. Umum c. Perdata d. Militer.
8. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim peradilan HAM yang berjumlah . . . orang.
a. Dua b. Tiga c. Empat d. Lima
9. Munir, SH merupakan salah seorang pejuang dalam menegakkan . . . .
a. Kebenaran b. HAM c. Kemerdekaan d. Reformasi
10. Seorang pejuang HAM perempuan yang tewas dibunuh pada tahun 1993 adalah . . . .
a. R.A. Kartini b. Dewi Sartika c. Ibu Tien Soeharto d. Marsinah
11. Hak asasi anak diatur lebih lengkap dalam Undang-undang nomor . . . .
a. 9 / 1998 b. 39/1999 c. 23/2002 d. 23 / 2004
12. Salah satu contoh bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah
a. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah
b. Memberi uang kepada pengemis
c. Membantu korban bencana alam
d. Membantu ibu memasak
13. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan secara . . . .
a. Terbuka untuk umum b. Bertahap dan rahasia c. Sembunyi - sembunyi
d. Tertutup kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.
14. Pelanggarab HAM paska jajak pendapat pada tanggal 30 – 8 – 1999 terjadi di....
a. Papua b. Timor Timur c. Makasar d. Ambon
15. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah prov. NTT merupakan kewenangan Pengadilan Negeri . . . .
a. Jakarta Pusat b. Suarabaya c. Makasar d. Medan
16. Sikap positif dalam upaya penegakan HAM dapat diwujutkan dengan . . . .
a. Memberi saran agar pemerintah menindak tegas pelaku pelanggaran HAM
b. Menganiaya pelaku pelanggaran HAM supaya jera
c. Selalu mengeritik orang lain yang melaksanakan hak asasinya
d. Melakukan unjuk rasa setiap kali terjadi pelanggaran HAM
17. Naskah pengakuan HAM sedunia disahkan oleh . . . .
a. Perserikatan Bangsa-bangsa b. Dewan Keamanan PBB
c. Mahkamah Internasional d. Komisi HAM PBB
18. Perlindungan HAM yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan perlindungan HAM dibidang . . . .
a. Politik b. Ekonomi c. Hukum d. Sosial budaya
19. Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, ini berarti telah melakukan perlindungan HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal . . . . a. 34 ayat 1 b. 31 ayat 1 c. 31 ayat 2 d. 31 ayat 3
20. Kelembagaan Nasional HAM yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah adalah
a. Pengadilan HAM b. Komnas HAM
c. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi d. LSM.
21. Hormat dan berlaku sopan terhadap guru merupakan bentuk penegakan HAM di lingkungan . . . .
a. Keluarga b. Sekolah c. Masyarakat d. Negara
22. Setiap hari minggu Matul rutin pergi ke gereja. Sebelum melakukan segala aktifitasnya dia juga selalu berdoa terlebih dahulu. Sikap Matul ini merupakan perwujudan dari . . . .
a. Penegakan Hak asasi manusia b. Kewajibannya sebagai umat manusia
c. Siakap ingin dipuji orang lain d. Kepatuhan terhadap orang tuanya.
23. Berikut yang bukan merupakan pelanggaran HAM berat adalah . . . .
a. Kejahatan genosida b. Penghilangan orang secara paksa
c. Perbudakan d. Pencurian di toko Mas
24. Kebijakan daerah disusun oleh . . . .
a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah
c. Pemerintah desa d. Presiden
25. Pemegang kekuasaan eksekutif di daerah provinsi yakni . . . .
a. Presiden b. Gubernur c. Bupati d. DPRD
26. Hak setiap pekerja adalah . . . .
a. Mendapat upah yang layak b. Mendapat pekerja
c. Memberikan amal d. Membantu majikan
27. Keseluruhan penghuni negara Indonesia yang tunduk pada peraturan hukum Indonesia disebut . . . . a. Warga negara b. Bangsa Indonesia c. Rakyat d. Pendudul
28. Norma-norma dalam dimasyarakat yang sanksinya tegas adalah norma . . . .
a. Kesopanan b. Hukum c. Agama d. Adat
29. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi tingkatannya adalah . . . .
a. UUD 1945 b. Tap MPR c. UU d. Peratiran Pemerintah
30. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal . . . . a. 26 b. 27 c. 28 d. 29
31. Hukum yang berlaku saat ini di dalam masyarakat disebut . . . .
a. Hukum alam b. Ius Constitutum c. Ius Constituendum d. Hukum antar waktu
32. Masalah hak milik diatur didalam hukum . . . .
a. Perdata b. Pidana c. Publik d. Acara
33. Yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah . . . .
a. Jaksa b. Polisi c. Hakim d. Oditur
34. Bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia Proklamasi kemerdekaan 17 – 8 – 1945 merupakan titik . . . .
a. Awal b. Balik c. Akhir d. Puncak
35. Perjuangan rakyat Indonesia menentang kekuasaan Belanda sejak tahun 1908 dipimpin oleh para .... a. Cendekiawan b. Pemuka rakyat c. Raja d. Bangsawan
36. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dalam alinea ke ....
a. Pertama b. Dua c. Tiga d. Empat
37. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan keseluruh dunia pada tanggal 17 – 8 – 1945. Proklamasi itu ditanda tangani oleh Soekarno – Hatta atas nama....
a. Penduduk Indonesia b. Rakyat Indonesia
c. Bangsa Indonesia d. Warga Negara Indonesia
38. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul dari . . . .
a. DPR b. Rakyat c. DPD d. Parpol
39. Sikap yang seimbang dengan kemerdekaan mengeluarkan Pendapat adalah . . . .
a. Menerima pendapat orang lain b. Menghargai pendapat orang lain
c. Menolak pendapat orang lain d. Membiarkan pendapat orang lain
40. Dalam proses musyawarah pertimbangan yang paling menonjol adalah ....
a. Akal b. Norma c. Sikap d. Moral
41. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Kalimat ini adalah bunyi UUD 1945 pasal .... a. 27 b. 28 c. 29 d. 30
42. Penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu adalah pengertian dari . . . .
a. Rapat umum b. Unjuk Rasa c. Mimbar bebas d. Pawai
43. Sikap yang paling bijak ketika menghadapi teman yang berbada pendapat yakni....
a. Tetap memaksakan kehendak b. Menerima dengan lapang dada
c. Meninggalkannya karena berbeda pendapat d. Menghasutnya agar sependapat
44. Dalam rembuq desa, masalah yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya diputuskan secara . . . .
a. Pemungutan suara b. Musyawarah mufakat
c. Kekeluargaan d. Hati –hati
45. Memaksakan pendapat dalam suatu rapat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke .... a. Dua b. Tiga c. Empat d. Lima
46. Dalam membicarakan pendapat para peserta musyawarah akan dfapat berjalan lancar apabila. . . .
a. Semua yang hadir mempunyai hak bersuara
b. Keputusan disetujui 2/3 anggota yang hadir
c. Pimpinan musyawarah pandai mempengaruhi anggota yang hadir
d. Semua yang hadir beritikat baik dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan
47. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum termasuk dalam . . . .
a. Hak asasi b. Kewajiban asasi c. Hak manusia d. Kewajiban manusia
48. Pernyataan dibawah ini yang termasuk perwujudan penyampaian pendapat di muka umum dalam lingkungan keluarga adalah . . . .
a. Memusyawarahkan permasalahan dengan anggota keluarga
b. Tidak memaksakan pendapatnya dalam diskusi di kelas
c. Ikut rapat pemilihan RT d. Berdemonstrasi
49. Pembatasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum bertujuan untuk . . . .
a. Mengurangi hak asasi manusia b. Menjaga ketertiban
c. Mencegah demonstrasi yang berlebihan d. Mengontrol masyarakat
50. Tahap akhir pada alur pembuatan Undang – undang adalah . . . .
a. Pengesahan dan pemberlakuan UU b. Penetapan RUU menjadi UU
c. Pembahasan RUU dalam sidang DPR d. Pengajuan RUU kepada DPR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 KUPANG
EVALUASI BELAJAR SEMESTER GENAP
LEMBARAN SOAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KELAS : VII
PETUNJUK
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Untuk Pilihan Ganda hitamkan huruf jawaban a, b, c atau d yang merupakan jawaban paling tepat atas pertanyaan itu.
Contoh : Jawaban yang benar C : (a) (b) (c) (d)
3. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya soal seluruhnya 50 nomor dan semuanya harus dijawab.
1. Hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah hak . . . .
a. Asasi b. Manusia c. Asasi manusia d. Hidup mereka
2. Dokumen penting dalam sejarah perkembangan HAM di Inggris yang berisi tentang pembatasan kekuasaan raja adalah . . . .
a. Bill Of Right b. Habeas Corpus Act c. Magna Charta d. Petition of Right
3. Piagam pengakuan hak asasi manusia sedunia dikenal dengan istilah . . . .
a. Petition of Right b. Magna Charta
c. Universal Declaration of Human Righ d. Declaration of Indenpendence of United
4. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang HAM yakni UU nomor . . . .
a. 3 tahun 1998 b. 3 tahun 1999 c. 39 tahun 1998 d. 39 tahun 1999.
5. Dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah . . . .
a. Pengadilan HAM b. Komnas HAM
c. Kepolisian d. Jaksa Agung.
6. Pelanggaran HAM yang diperiksa dan diputuskan oleh pengdilan HAM adalah
a. Kejahatan genosida b. Kejahatan perang
c. Tindak pidana korupsi d. Kejahatan pencurian uang
7. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan....
a. Pidana b. Umum c. Perdata d. Militer.
8. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim peradilan HAM yang berjumlah . . . orang.
a. Dua b. Tiga c. Empat d. Lima
9. Munir, SH merupakan salah seorang pejuang dalam menegakkan . . . .
a. Kebenaran b. HAM c. Kemerdekaan d. Reformasi
10. Seorang pejuang HAM perempuan yang tewas dibunuh pada tahun 1993 adalah . . . .
a. R.A. Kartini b. Dewi Sartika c. Ibu Tien Soeharto d. Marsinah
11. Hak asasi anak diatur lebih lengkap dalam Undang-undang nomor . . . .
a. 9 / 1998 b. 39/1999 c. 23/2002 d. 23 / 2004
12. Salah satu contoh bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah
a. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah
b. Memberi uang kepada pengemis
c. Membantu korban bencana alam
d. Membantu ibu memasak
13. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan secara . . . .
a. Terbuka untuk umum b. Bertahap dan rahasia c. Sembunyi - sembunyi
d. Tertutup kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.
14. Pelanggarab HAM paska jajak pendapat pada tanggal 30 – 8 – 1999 terjadi di....
a. Papua b. Timor Timur c. Makasar d. Ambon
15. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah prov. NTT merupakan kewenangan Pengadilan Negeri . . . .
a. Jakarta Pusat b. Suarabaya c. Makasar d. Medan
16. Sikap positif dalam upaya penegakan HAM dapat diwujutkan dengan . . . .
a. Memberi saran agar pemerintah menindak tegas pelaku pelanggaran HAM
b. Menganiaya pelaku pelanggaran HAM supaya jera
c. Selalu mengeritik orang lain yang melaksanakan hak asasinya
d. Melakukan unjuk rasa setiap kali terjadi pelanggaran HAM
17. Naskah pengakuan HAM sedunia disahkan oleh . . . .
a. Perserikatan Bangsa-bangsa b. Dewan Keamanan PBB
c. Mahkamah Internasional d. Komisi HAM PBB
18. Perlindungan HAM yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan perlindungan HAM dibidang . . . .
a. Politik b. Ekonomi c. Hukum d. Sosial budaya
19. Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, ini berarti telah melakukan perlindungan HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal . . . . a. 34 ayat 1 b. 31 ayat 1 c. 31 ayat 2 d. 31 ayat 3
20. Kelembagaan Nasional HAM yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah adalah
a. Pengadilan HAM b. Komnas HAM
c. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi d. LSM.
21. Hormat dan berlaku sopan terhadap guru merupakan bentuk penegakan HAM di lingkungan . . . .
a. Keluarga b. Sekolah c. Masyarakat d. Negara
22. Setiap hari minggu Matul rutin pergi ke gereja. Sebelum melakukan segala aktifitasnya dia juga selalu berdoa terlebih dahulu. Sikap Matul ini merupakan perwujudan dari . . . .
a. Penegakan Hak asasi manusia b. Kewajibannya sebagai umat manusia
c. Siakap ingin dipuji orang lain d. Kepatuhan terhadap orang tuanya.
23. Berikut yang bukan merupakan pelanggaran HAM berat adalah . . . .
a. Kejahatan genosida b. Penghilangan orang secara paksa
c. Perbudakan d. Pencurian di toko Mas
24. Kebijakan daerah disusun oleh . . . .
a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah
c. Pemerintah desa d. Presiden
25. Pemegang kekuasaan eksekutif di daerah provinsi yakni . . . .
a. Presiden b. Gubernur c. Bupati d. DPRD
26. Hak setiap pekerja adalah . . . .
a. Mendapat upah yang layak b. Mendapat pekerja
c. Memberikan amal d. Membantu majikan
27. Keseluruhan penghuni negara Indonesia yang tunduk pada peraturan hukum Indonesia disebut . . . . a. Warga negara b. Bangsa Indonesia c. Rakyat d. Pendudul
28. Norma-norma dalam dimasyarakat yang sanksinya tegas adalah norma . . . .
a. Kesopanan b. Hukum c. Agama d. Adat
29. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi tingkatannya adalah . . . .
a. UUD 1945 b. Tap MPR c. UU d. Peratiran Pemerintah
30. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal . . . . a. 26 b. 27 c. 28 d. 29
31. Hukum yang berlaku saat ini di dalam masyarakat disebut . . . .
a. Hukum alam b. Ius Constitutum c. Ius Constituendum d. Hukum antar waktu
32. Masalah hak milik diatur didalam hukum . . . .
a. Perdata b. Pidana c. Publik d. Acara
33. Yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah . . . .
a. Jaksa b. Polisi c. Hakim d. Oditur
34. Bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia Proklamasi kemerdekaan 17 – 8 – 1945 merupakan titik . . . .
a. Awal b. Balik c. Akhir d. Puncak
35. Perjuangan rakyat Indonesia menentang kekuasaan Belanda sejak tahun 1908 dipimpin oleh para .... a. Cendekiawan b. Pemuka rakyat c. Raja d. Bangsawan
36. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dalam alinea ke ....
a. Pertama b. Dua c. Tiga d. Empat
37. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan keseluruh dunia pada tanggal 17 – 8 – 1945. Proklamasi itu ditanda tangani oleh Soekarno – Hatta atas nama....
a. Penduduk Indonesia b. Rakyat Indonesia
c. Bangsa Indonesia d. Warga Negara Indonesia
38. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul dari . . . .
a. DPR b. Rakyat c. DPD d. Parpol
39. Sikap yang seimbang dengan kemerdekaan mengeluarkan Pendapat adalah . . . .
a. Menerima pendapat orang lain b. Menghargai pendapat orang lain
c. Menolak pendapat orang lain d. Membiarkan pendapat orang lain
40. Dalam proses musyawarah pertimbangan yang paling menonjol adalah ....
a. Akal b. Norma c. Sikap d. Moral
41. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Kalimat ini adalah bunyi UUD 1945 pasal .... a. 27 b. 28 c. 29 d. 30
42. Penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu adalah pengertian dari . . . .
a. Rapat umum b. Unjuk Rasa c. Mimbar bebas d. Pawai
43. Sikap yang paling bijak ketika menghadapi teman yang berbada pendapat yakni....
a. Tetap memaksakan kehendak b. Menerima dengan lapang dada
c. Meninggalkannya karena berbeda pendapat d. Menghasutnya agar sependapat
44. Dalam rembuq desa, masalah yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya diputuskan secara . . . .
a. Pemungutan suara b. Musyawarah mufakat
c. Kekeluargaan d. Hati –hati
45. Memaksakan pendapat dalam suatu rapat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke .... a. Dua b. Tiga c. Empat d. Lima
46. Dalam membicarakan pendapat para peserta musyawarah akan dfapat berjalan lancar apabila. . . .
a. Semua yang hadir mempunyai hak bersuara
b. Keputusan disetujui 2/3 anggota yang hadir
c. Pimpinan musyawarah pandai mempengaruhi anggota yang hadir
d. Semua yang hadir beritikat baik dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan
47. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum termasuk dalam . . . .
a. Hak asasi b. Kewajiban asasi c. Hak manusia d. Kewajiban manusia
48. Pernyataan dibawah ini yang termasuk perwujudan penyampaian pendapat di muka umum dalam lingkungan keluarga adalah . . . .
a. Memusyawarahkan permasalahan dengan anggota keluarga
b. Tidak memaksakan pendapatnya dalam diskusi di kelas
c. Ikut rapat pemilihan RT d. Berdemonstrasi
49. Pembatasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum bertujuan untuk . . . .
a. Mengurangi hak asasi manusia b. Menjaga ketertiban
c. Mencegah demonstrasi yang berlebihan d. Mengontrol masyarakat
50. Tahap akhir pada alur pembuatan Undang – undang adalah . . . .
a. Pengesahan dan pemberlakuan UU b. Penetapan RUU menjadi UU
c. Pembahasan RUU dalam sidang DPR d. Pengajuan RUU kepada DPR
Otonomi Daerah
A. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. PENGERTIAN
Kata Otonomi berasal dari bahasa YUNANI.
Autos dan nomos memiliki arti . . . .
Autos = Sendiri
Nomos = Aturan
OTONOMI = MENGATUR SENDIRI
OTONOMI DAERAH ( UU NO. 22/ 99 )
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
OTONOMI DAERAH (uu.32/2004)
Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
DAERAH OTONOM :
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DESENTRALISASI
• Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI
•
2. LATAR BELAKANG ADANYA OTONOMI DAERAH
Pemusatan kekuasaan
Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
Minimnya penyaluran aspirasi masy.
Ada UU yang mengaturnya
Tuntutan masyarakat
Daerah kreatif mengembangkan sumber daya
3. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaaan, keadilan, keistimewaaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim N K R I.
Peningkatan kesejahteraan Rakyat;
Pemerataan dan keadilan;
Demokratisasi;
Penghormatan terhadap budaya lokal;
Perhatian terhadap potensi daerah;
Perhatian terhadap keanekaragaman daerah
4. FAKTOR YG BERPENGARUH TERHDP PELAKS. OTDA
KEMAMPUAN MASYARAKAT,
KEMAMPUAN KEUANGAN,
KEMAMPUAN PERALATAN DAN ORGANISASI,
KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN,
DLL.
5. DASAR HUKUM OTDA.
• Tap MPR No. XV /98.
• UUD 1945 pasal 18, 18A, 18 B.
• UU No. 22/99
• UU No. 32 / 2004 (Pasal 2 ayat 1 – 4
• UU 33/2004 (perimbangan Keuangan antara pem. Pusat dan daerah)
6. URUSAN-URUSAN YANG MASIH DITANGANI OLEH PEMERINTAH PUSAT :
POLITIK LUAR NEGERI
PERTAHANAN
KEAMANAN
MONETER dan FISKAL NASIONAL
PERADILAN (YUSTISI)
AGAMA
Politik Luar Negeri
• Misalnya : Mengangkat pejabat diplonatik, menunjuk WN untuk duduk dalam jabatan Lembaga Internasional, menetapkan kebijakan : luar negeri, dan perdagangan luar negeri.
PERTAHANAN
Mendirikan dan membentuk ABRI, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara/ sebagian negara dalam keadaan bahaya,membangun dan mengembangkan sistim pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara dll.
KEAMANAN
• Mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan kemanan nasional,menindak yang melanggar hukum negara, menindak kelompok / organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara
YUSTISI (HUKUM)
Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti,abolisi dan membentuk UU, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang berskala nasional.
MONETER DAN FISKAL
Mencetak dan menentukan nilai uang, menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang.
AGAMA
• Menetapkan hari libur keagamaan secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan
7. URUSAN-URUSAN YANG DITANGANI OLEH DAERAH :
PENDIDIKAN; KESEHATAN; KETENAGA KERJAAN; MASALAH SOSIAL; KOPERASI; PERTANAHAN; KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL; PERENCANAAN dan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; PERENCANAAN, PEMANFAATAN dan PENGAWASAN TATA RUANG; KETERTIBAN dan KETENTRAMAN MASYARAKAT dll.
8. ASAS UMUM PENYELENGGARA AN NEGARA :
KEPASTIAN HUKUM,
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA,
KEPENTINGAN UMUM,
KETERBUKAAN,
PROPORSIONALITAS,
PROFESIONALITAS,
AKUNTABILITAS.
Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
Asas desentralisasi
Asas dekonsentrasi
Asas Tugas pembantuan
ASAS DESENTRALISASI
Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI.
ASAS DEKONSENTRASI
PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DIDAERAH
ASAS TUGAS PEMBANTUAN
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH DAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA,SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN KEW. MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT.
9. HAK DAERAH OTONOM
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
Memilih pemimpin daerah;
Mengelola kekayaan daerah;
Memungut pajak dan retribusi daerah;
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerahnya;
Mendapatkan hal lain sesuai peraturan Per UU yang berlaku.
KEWJIBAN DAERAH OTONOM
Melindungi masyarakat, menjaga per satuan serta keutuhan NKRI;
Meningkatkan kualitas kehidupan mas.;
Mengembangkan kehidupan berdemokrasi;
Mewujutkan keadilan dan pemerataan;
Meningkatkan pelayanan pendidikan;
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
Menyediakan fasilitas umum yang layak;
Mengembangkan sistim jaminan sosial;
Menyusun perencanaan tata ruang daerah;
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
Melestarikan lingkungan hidup;
Mengelola administrasi dan kependudukan;
Melestarikan nilai sosial budaya;
Menerapkan peraturan Per UU di daerah;
Menjalankan kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
10. SUMBER-SUMBER DANA DAERAH OTONOM
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah;
d. Lain-lain PAD yang syah.
2. Dana perimbangan daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam)
a. Dana Alokasi Umum (DAU);
b. Dana Alokasi Khusus (DAK).
11. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
• Memimpin Penyelenggaraan pemda,
• Mengajukan Rancangan Perda,
• Menetapkan Perda,
• Menyusun & Mengajukan RAPBD,
• Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai Peraturan Per Undang-undangan
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
• Membentuk Perda,
• Membahas dan menyetujui RAPBD,
• Melaksanakan pengawasan,
• Memberikan pertimbangan, terhdp rencana kerja pemerintah,
• Meminta laporan pertanggung jawaban pemerintah,
• Dll.
DAMPAK POSITIF ADANYA OTDA
ADANYA PEMEKARAN WILAYAH,
DAMPAK NEGATIF ADANYA OTDA
KONFLIK ANTAR DAERAH
B. KEBIJAKAN PUBLIK :
1. PENGERTIAN
KEPUTUSAN DARI LEMBAGA YANG BERWENANG dan / atau PEMERINTAH YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUMNYA
2. CIRI – CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
BERUPA KEPUTUSAN,
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM
3. CONTOH – CONTOH KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK MENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK, BBM, SEMBAKO,
KEBIJAKAN IMPOR BERAS,
MENOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI & PORNOAKSI
DLL.
4. FAKTOR YG MENENTUKAN KUALITAS 1 KEBIJAKAN PUBLIK
BERMANFAAT BAGI MASY.
MELIBATKAN MASYARAKAT,
MENJAMIN RASA KEADILAN,
IMPLEMENTASINYA TIDAK DISELEWENGKAN,
TIDAK BERTENTANGAN DGN PERATURAN LEBIH TINGGI,
TIDAK MELANGGAR HUKUM AGAMA,
SECARA MORAL PANTAS.
5. FUNGSI KEBIJAKAN PUBLIK
MENCIPTAKAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT,
MENJAMIN HAK ASASI MASYARAKAT.
6. TAHAP –TAHAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN MASALAH,
PEMBAHASAN,
PENETAPAN,
PELAKSANAAN,
PENILAIAN PELAKSANAAN
7. ARTI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
AGAR KEBIJAKAN ITU SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
MASYARAKAT DPT MELAKSA NAKANNYA,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM,
8. MEDIA-MEDIA SOSIALISASI KEBIJAKAN PUBLIK
CETAK,
ELEKTRONIK,
RAPAT UMUM.
9. KONSEKWENSI KETIDAK IKUT SERTAAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tidak ada input dari masyarakat
Kebijakan yg dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat,
Masy. Pasif dalam melaksanakannya,
Kebijakan itu hanya menguntungkan masy minoritas,
Penyelenggaraan pemerintahan terhambat.
10. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEIKUTSERTAAN MASY.DLM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PEMERINTAH MEMBUKA DIRI MENERIMA SARAN MASYARAKAR,
KEBIJAKAN YANG DIBUAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
11. CARA SISWA BERPERAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
MEMBERIKAN SARAN LANGSUNG KEINSTANSI TERKAIT,
MEMBUAT SLOGAN DIMADING SEKOLAH,
BERPARTISIPASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DISEKOLAH
12. CONTOH BENTUK PARTISPASI MASY DALAM PELAKS.OTDA
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMDA SESUAI PROFESI,
MEMBERIKAN MASUKAN YANG MEMBANGUN,
MENGAWASI DAN MEMBERI SARAN SEPERLUNYA.
13. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKS OTDA
MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU,
MENJALANKAN PERATURAN DAERAH,
MEMBERI SARAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
14. CARA-CARA BERPARTISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
LISAN / LANGSUNG,
TULISAN /TIDAK LANGSUNG,
DEMONSTRASI,
Otonomi Daerah
A. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. PENGERTIAN
Kata Otonomi berasal dari bahasa YUNANI.
Autos dan nomos memiliki arti . . . .
Autos = Sendiri
Nomos = Aturan
OTONOMI = MENGATUR SENDIRI
OTONOMI DAERAH ( UU NO. 22/ 99 )
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
OTONOMI DAERAH (uu.32/2004)
Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
DAERAH OTONOM :
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DESENTRALISASI
• Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI
•
2. LATAR BELAKANG ADANYA OTONOMI DAERAH
Pemusatan kekuasaan
Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
Minimnya penyaluran aspirasi masy.
Ada UU yang mengaturnya
Tuntutan masyarakat
Daerah kreatif mengembangkan sumber daya
3. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaaan, keadilan, keistimewaaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim N K R I.
Peningkatan kesejahteraan Rakyat;
Pemerataan dan keadilan;
Demokratisasi;
Penghormatan terhadap budaya lokal;
Perhatian terhadap potensi daerah;
Perhatian terhadap keanekaragaman daerah
4. FAKTOR YG BERPENGARUH TERHDP PELAKS. OTDA
KEMAMPUAN MASYARAKAT,
KEMAMPUAN KEUANGAN,
KEMAMPUAN PERALATAN DAN ORGANISASI,
KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN,
DLL.
5. DASAR HUKUM OTDA.
• Tap MPR No. XV /98.
• UUD 1945 pasal 18, 18A, 18 B.
• UU No. 22/99
• UU No. 32 / 2004 (Pasal 2 ayat 1 – 4
• UU 33/2004 (perimbangan Keuangan antara pem. Pusat dan daerah)
6. URUSAN-URUSAN YANG MASIH DITANGANI OLEH PEMERINTAH PUSAT :
POLITIK LUAR NEGERI
PERTAHANAN
KEAMANAN
MONETER dan FISKAL NASIONAL
PERADILAN (YUSTISI)
AGAMA
Politik Luar Negeri
• Misalnya : Mengangkat pejabat diplonatik, menunjuk WN untuk duduk dalam jabatan Lembaga Internasional, menetapkan kebijakan : luar negeri, dan perdagangan luar negeri.
PERTAHANAN
Mendirikan dan membentuk ABRI, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara/ sebagian negara dalam keadaan bahaya,membangun dan mengembangkan sistim pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara dll.
KEAMANAN
• Mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan kemanan nasional,menindak yang melanggar hukum negara, menindak kelompok / organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara
YUSTISI (HUKUM)
Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti,abolisi dan membentuk UU, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang berskala nasional.
MONETER DAN FISKAL
Mencetak dan menentukan nilai uang, menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang.
AGAMA
• Menetapkan hari libur keagamaan secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan
7. URUSAN-URUSAN YANG DITANGANI OLEH DAERAH :
PENDIDIKAN; KESEHATAN; KETENAGA KERJAAN; MASALAH SOSIAL; KOPERASI; PERTANAHAN; KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL; PERENCANAAN dan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; PERENCANAAN, PEMANFAATAN dan PENGAWASAN TATA RUANG; KETERTIBAN dan KETENTRAMAN MASYARAKAT dll.
8. ASAS UMUM PENYELENGGARA AN NEGARA :
KEPASTIAN HUKUM,
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA,
KEPENTINGAN UMUM,
KETERBUKAAN,
PROPORSIONALITAS,
PROFESIONALITAS,
AKUNTABILITAS.
Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
Asas desentralisasi
Asas dekonsentrasi
Asas Tugas pembantuan
ASAS DESENTRALISASI
Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI.
ASAS DEKONSENTRASI
PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DIDAERAH
ASAS TUGAS PEMBANTUAN
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH DAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA,SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN KEW. MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT.
9. HAK DAERAH OTONOM
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
Memilih pemimpin daerah;
Mengelola kekayaan daerah;
Memungut pajak dan retribusi daerah;
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerahnya;
Mendapatkan hal lain sesuai peraturan Per UU yang berlaku.
KEWJIBAN DAERAH OTONOM
Melindungi masyarakat, menjaga per satuan serta keutuhan NKRI;
Meningkatkan kualitas kehidupan mas.;
Mengembangkan kehidupan berdemokrasi;
Mewujutkan keadilan dan pemerataan;
Meningkatkan pelayanan pendidikan;
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
Menyediakan fasilitas umum yang layak;
Mengembangkan sistim jaminan sosial;
Menyusun perencanaan tata ruang daerah;
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
Melestarikan lingkungan hidup;
Mengelola administrasi dan kependudukan;
Melestarikan nilai sosial budaya;
Menerapkan peraturan Per UU di daerah;
Menjalankan kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
10. SUMBER-SUMBER DANA DAERAH OTONOM
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah;
d. Lain-lain PAD yang syah.
2. Dana perimbangan daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam)
a. Dana Alokasi Umum (DAU);
b. Dana Alokasi Khusus (DAK).
11. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
• Memimpin Penyelenggaraan pemda,
• Mengajukan Rancangan Perda,
• Menetapkan Perda,
• Menyusun & Mengajukan RAPBD,
• Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai Peraturan Per Undang-undangan
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
• Membentuk Perda,
• Membahas dan menyetujui RAPBD,
• Melaksanakan pengawasan,
• Memberikan pertimbangan, terhdp rencana kerja pemerintah,
• Meminta laporan pertanggung jawaban pemerintah,
• Dll.
DAMPAK POSITIF ADANYA OTDA
ADANYA PEMEKARAN WILAYAH,
DAMPAK NEGATIF ADANYA OTDA
KONFLIK ANTAR DAERAH
B. KEBIJAKAN PUBLIK :
1. PENGERTIAN
KEPUTUSAN DARI LEMBAGA YANG BERWENANG dan / atau PEMERINTAH YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUMNYA
2. CIRI – CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
BERUPA KEPUTUSAN,
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM
3. CONTOH – CONTOH KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK MENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK, BBM, SEMBAKO,
KEBIJAKAN IMPOR BERAS,
MENOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI & PORNOAKSI
DLL.
4. FAKTOR YG MENENTUKAN KUALITAS 1 KEBIJAKAN PUBLIK
BERMANFAAT BAGI MASY.
MELIBATKAN MASYARAKAT,
MENJAMIN RASA KEADILAN,
IMPLEMENTASINYA TIDAK DISELEWENGKAN,
TIDAK BERTENTANGAN DGN PERATURAN LEBIH TINGGI,
TIDAK MELANGGAR HUKUM AGAMA,
SECARA MORAL PANTAS.
5. FUNGSI KEBIJAKAN PUBLIK
MENCIPTAKAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT,
MENJAMIN HAK ASASI MASYARAKAT.
6. TAHAP –TAHAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN MASALAH,
PEMBAHASAN,
PENETAPAN,
PELAKSANAAN,
PENILAIAN PELAKSANAAN
7. ARTI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
AGAR KEBIJAKAN ITU SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
MASYARAKAT DPT MELAKSA NAKANNYA,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM,
8. MEDIA-MEDIA SOSIALISASI KEBIJAKAN PUBLIK
CETAK,
ELEKTRONIK,
RAPAT UMUM.
9. KONSEKWENSI KETIDAK IKUT SERTAAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tidak ada input dari masyarakat
Kebijakan yg dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat,
Masy. Pasif dalam melaksanakannya,
Kebijakan itu hanya menguntungkan masy minoritas,
Penyelenggaraan pemerintahan terhambat.
10. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEIKUTSERTAAN MASY.DLM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PEMERINTAH MEMBUKA DIRI MENERIMA SARAN MASYARAKAR,
KEBIJAKAN YANG DIBUAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
11. CARA SISWA BERPERAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
MEMBERIKAN SARAN LANGSUNG KEINSTANSI TERKAIT,
MEMBUAT SLOGAN DIMADING SEKOLAH,
BERPARTISIPASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DISEKOLAH
12. CONTOH BENTUK PARTISPASI MASY DALAM PELAKS.OTDA
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMDA SESUAI PROFESI,
MEMBERIKAN MASUKAN YANG MEMBANGUN,
MENGAWASI DAN MEMBERI SARAN SEPERLUNYA.
13. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKS OTDA
MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU,
MENJALANKAN PERATURAN DAERAH,
MEMBERI SARAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
14. CARA-CARA BERPARTISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
LISAN / LANGSUNG,
TULISAN /TIDAK LANGSUNG,
DEMONSTRASI,
1. PENGERTIAN
Kata Otonomi berasal dari bahasa YUNANI.
Autos dan nomos memiliki arti . . . .
Autos = Sendiri
Nomos = Aturan
OTONOMI = MENGATUR SENDIRI
OTONOMI DAERAH ( UU NO. 22/ 99 )
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
OTONOMI DAERAH (uu.32/2004)
Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
DAERAH OTONOM :
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DESENTRALISASI
• Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI
•
2. LATAR BELAKANG ADANYA OTONOMI DAERAH
Pemusatan kekuasaan
Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
Minimnya penyaluran aspirasi masy.
Ada UU yang mengaturnya
Tuntutan masyarakat
Daerah kreatif mengembangkan sumber daya
3. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaaan, keadilan, keistimewaaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim N K R I.
Peningkatan kesejahteraan Rakyat;
Pemerataan dan keadilan;
Demokratisasi;
Penghormatan terhadap budaya lokal;
Perhatian terhadap potensi daerah;
Perhatian terhadap keanekaragaman daerah
4. FAKTOR YG BERPENGARUH TERHDP PELAKS. OTDA
KEMAMPUAN MASYARAKAT,
KEMAMPUAN KEUANGAN,
KEMAMPUAN PERALATAN DAN ORGANISASI,
KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN,
DLL.
5. DASAR HUKUM OTDA.
• Tap MPR No. XV /98.
• UUD 1945 pasal 18, 18A, 18 B.
• UU No. 22/99
• UU No. 32 / 2004 (Pasal 2 ayat 1 – 4
• UU 33/2004 (perimbangan Keuangan antara pem. Pusat dan daerah)
6. URUSAN-URUSAN YANG MASIH DITANGANI OLEH PEMERINTAH PUSAT :
POLITIK LUAR NEGERI
PERTAHANAN
KEAMANAN
MONETER dan FISKAL NASIONAL
PERADILAN (YUSTISI)
AGAMA
Politik Luar Negeri
• Misalnya : Mengangkat pejabat diplonatik, menunjuk WN untuk duduk dalam jabatan Lembaga Internasional, menetapkan kebijakan : luar negeri, dan perdagangan luar negeri.
PERTAHANAN
Mendirikan dan membentuk ABRI, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara/ sebagian negara dalam keadaan bahaya,membangun dan mengembangkan sistim pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara dll.
KEAMANAN
• Mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan kemanan nasional,menindak yang melanggar hukum negara, menindak kelompok / organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara
YUSTISI (HUKUM)
Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti,abolisi dan membentuk UU, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang berskala nasional.
MONETER DAN FISKAL
Mencetak dan menentukan nilai uang, menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang.
AGAMA
• Menetapkan hari libur keagamaan secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan
7. URUSAN-URUSAN YANG DITANGANI OLEH DAERAH :
PENDIDIKAN; KESEHATAN; KETENAGA KERJAAN; MASALAH SOSIAL; KOPERASI; PERTANAHAN; KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL; PERENCANAAN dan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; PERENCANAAN, PEMANFAATAN dan PENGAWASAN TATA RUANG; KETERTIBAN dan KETENTRAMAN MASYARAKAT dll.
8. ASAS UMUM PENYELENGGARA AN NEGARA :
KEPASTIAN HUKUM,
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA,
KEPENTINGAN UMUM,
KETERBUKAAN,
PROPORSIONALITAS,
PROFESIONALITAS,
AKUNTABILITAS.
Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
Asas desentralisasi
Asas dekonsentrasi
Asas Tugas pembantuan
ASAS DESENTRALISASI
Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI.
ASAS DEKONSENTRASI
PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DIDAERAH
ASAS TUGAS PEMBANTUAN
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH DAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA,SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN KEW. MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT.
9. HAK DAERAH OTONOM
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
Memilih pemimpin daerah;
Mengelola kekayaan daerah;
Memungut pajak dan retribusi daerah;
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerahnya;
Mendapatkan hal lain sesuai peraturan Per UU yang berlaku.
KEWJIBAN DAERAH OTONOM
Melindungi masyarakat, menjaga per satuan serta keutuhan NKRI;
Meningkatkan kualitas kehidupan mas.;
Mengembangkan kehidupan berdemokrasi;
Mewujutkan keadilan dan pemerataan;
Meningkatkan pelayanan pendidikan;
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
Menyediakan fasilitas umum yang layak;
Mengembangkan sistim jaminan sosial;
Menyusun perencanaan tata ruang daerah;
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
Melestarikan lingkungan hidup;
Mengelola administrasi dan kependudukan;
Melestarikan nilai sosial budaya;
Menerapkan peraturan Per UU di daerah;
Menjalankan kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
10. SUMBER-SUMBER DANA DAERAH OTONOM
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah;
d. Lain-lain PAD yang syah.
2. Dana perimbangan daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam)
a. Dana Alokasi Umum (DAU);
b. Dana Alokasi Khusus (DAK).
11. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
• Memimpin Penyelenggaraan pemda,
• Mengajukan Rancangan Perda,
• Menetapkan Perda,
• Menyusun & Mengajukan RAPBD,
• Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai Peraturan Per Undang-undangan
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
• Membentuk Perda,
• Membahas dan menyetujui RAPBD,
• Melaksanakan pengawasan,
• Memberikan pertimbangan, terhdp rencana kerja pemerintah,
• Meminta laporan pertanggung jawaban pemerintah,
• Dll.
DAMPAK POSITIF ADANYA OTDA
ADANYA PEMEKARAN WILAYAH,
DAMPAK NEGATIF ADANYA OTDA
KONFLIK ANTAR DAERAH
B. KEBIJAKAN PUBLIK :
1. PENGERTIAN
KEPUTUSAN DARI LEMBAGA YANG BERWENANG dan / atau PEMERINTAH YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUMNYA
2. CIRI – CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
BERUPA KEPUTUSAN,
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM
3. CONTOH – CONTOH KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK MENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK, BBM, SEMBAKO,
KEBIJAKAN IMPOR BERAS,
MENOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI & PORNOAKSI
DLL.
4. FAKTOR YG MENENTUKAN KUALITAS 1 KEBIJAKAN PUBLIK
BERMANFAAT BAGI MASY.
MELIBATKAN MASYARAKAT,
MENJAMIN RASA KEADILAN,
IMPLEMENTASINYA TIDAK DISELEWENGKAN,
TIDAK BERTENTANGAN DGN PERATURAN LEBIH TINGGI,
TIDAK MELANGGAR HUKUM AGAMA,
SECARA MORAL PANTAS.
5. FUNGSI KEBIJAKAN PUBLIK
MENCIPTAKAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT,
MENJAMIN HAK ASASI MASYARAKAT.
6. TAHAP –TAHAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN MASALAH,
PEMBAHASAN,
PENETAPAN,
PELAKSANAAN,
PENILAIAN PELAKSANAAN
7. ARTI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
AGAR KEBIJAKAN ITU SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
MASYARAKAT DPT MELAKSA NAKANNYA,
MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM,
8. MEDIA-MEDIA SOSIALISASI KEBIJAKAN PUBLIK
CETAK,
ELEKTRONIK,
RAPAT UMUM.
9. KONSEKWENSI KETIDAK IKUT SERTAAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tidak ada input dari masyarakat
Kebijakan yg dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat,
Masy. Pasif dalam melaksanakannya,
Kebijakan itu hanya menguntungkan masy minoritas,
Penyelenggaraan pemerintahan terhambat.
10. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEIKUTSERTAAN MASY.DLM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
PEMERINTAH MEMBUKA DIRI MENERIMA SARAN MASYARAKAR,
KEBIJAKAN YANG DIBUAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT,
11. CARA SISWA BERPERAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
MEMBERIKAN SARAN LANGSUNG KEINSTANSI TERKAIT,
MEMBUAT SLOGAN DIMADING SEKOLAH,
BERPARTISIPASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DISEKOLAH
12. CONTOH BENTUK PARTISPASI MASY DALAM PELAKS.OTDA
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMDA SESUAI PROFESI,
MEMBERIKAN MASUKAN YANG MEMBANGUN,
MENGAWASI DAN MEMBERI SARAN SEPERLUNYA.
13. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKS OTDA
MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU,
MENJALANKAN PERATURAN DAERAH,
MEMBERI SARAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
14. CARA-CARA BERPARTISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
LISAN / LANGSUNG,
TULISAN /TIDAK LANGSUNG,
DEMONSTRASI,
RPP Otonomi Daerah
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Kupang.
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan.
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
Alokasi Waktu : 5 X 80 Menit.
Standar Kompetensi : 2. Memahami pelaksanaan Otonomi daerah.
Kompetensi Dasar : 2.1.Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah.
2.2.Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Indikator : * Menjelaskan hakekat otonomi daerah.
• Menjelaskan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. A. Tujuan Pembelajaran :
Setelah selesai proses pembelajaran para peserta didik mampu :
Pertemuan 1.
Menjelaskan pengertian Otonomi daerah.
Menguraikan latar belakang adanya otonomi daerah.
Menjelaskan tujuan otonomi daerah.
Pertemuan 2.
Menyebutkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah.
Membedakan urusan pemerintah pusat dan daerah.
Menjelaskan asas-asas pelaksanaan otonomi daerah.
Pertemuan 3
Menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban daerah otonom.
Menyebutkan sumber-sumber dana daerah otonom.
Menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD.
Menjelaskan dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
Pertemuan 4.
Menjelaskan Pengertian dan ciri-ciri kebijakan publik.
Menjelaskan tahap-tahap perumusan suatu kebijakan publik.
Menjelaskan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Menyebutkan media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Pertemuan 5.
Menjelaskan konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Menunjukan faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Menentukan cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
B. Materi Pembelajaran :
Pertemuan 1.
Pengertian Otonomi daerah.
Latar belakang adanya otonomi daerah
Tujuan otonomi daerah.
Pertemuan 2
Peraturan perundang-undangan otonomi daerah.
Urusan pemerintah pusat dan daerah.
Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
Pertemuan 3.
Hak dan kewajiban daerah otonom.
Sumber-sumber dana daerah otonom.
Tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD.
Dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
Pertemuan 4.
Pengertian dan ciri-ciri kebijakan publik.
Tahap-tahap perumusan kebijakan publik.
Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Pertemuan 5.
Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
C. Metode.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah : Ceramah yang divariasikan dengan metode tanya jawab, inquiri, Penugasan dan diskusi kelas.
D. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran :
Pertemuan 1.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Pengertian otonomi daerah, latar belakang otonomi daerah dan tuuan otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi pengertian, latar belakang dan tujuan otonomi daerah.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 2.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi pengertian, latar belakang dan tujuan otonomi daerah serta
Peraturan perundang-undangan, pembagian urusan pemerintah dan asas-asas otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi peraturan perundang-undangan, pembagian urusan dan asas-asas otonomi daerah.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 3.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi hak dan kewajiban daerah otonom; sumber-sumber dana; tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD; serta dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Hak dan kewajiban daerah otonom; sumber-sumber dana; tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD; serta dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah..
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya. (mempersiapkan diri untuk ulangan harian pertama).pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan 4.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru membagikan kembali kertas ulangan harian pertama.
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Pengertian dan ciri-ciri; tahap-tahap perumusan; arti pentingnya partisipasi masyarakat; media-media yang digfunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Pengertian dan ciri-ciri ; tahap-tahap perumusan; arti pentingnya partisipasi masyarakat; media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 5.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru membagikan kembali kertas ulangan harian pertama.
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya. (mempersiapkan diri untuk ulangan harian kedua).pada pertemuan berikutnya.
E. Sumber belajar :
Buku teks siswa kelas IX.
Artikel / berita di media masa.
UUD 1945.
Modul Otonomi daerah
Bahan ajar yang dibuat oleh guru.
Lembar kerja siswa.
F. Penilaian.
Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan ketiga dan kelima. Teknik penilaian yang digunakan adalah pilihan ganda dan penugasan.
Soal-soal penilaian, kunci jawaban dan pedoman penskoran terlampir.
Mengetahui Kupang, 21 Juli 2009.
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran,
Hendrik Adu, S.Pd Yuliana Manalor, S.Pd
NIP 19590119 198601 1 002 NIP 19610625 198403 2 004
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Kupang.
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan.
Kelas / Semester : IX / Ganjil.
Alokasi Waktu : 5 X 80 Menit.
Standar Kompetensi : 2. Memahami pelaksanaan Otonomi daerah.
Kompetensi Dasar : 2.1.Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah.
2.2.Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Indikator : * Menjelaskan hakekat otonomi daerah.
• Menjelaskan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. A. Tujuan Pembelajaran :
Setelah selesai proses pembelajaran para peserta didik mampu :
Pertemuan 1.
Menjelaskan pengertian Otonomi daerah.
Menguraikan latar belakang adanya otonomi daerah.
Menjelaskan tujuan otonomi daerah.
Pertemuan 2.
Menyebutkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah.
Membedakan urusan pemerintah pusat dan daerah.
Menjelaskan asas-asas pelaksanaan otonomi daerah.
Pertemuan 3
Menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban daerah otonom.
Menyebutkan sumber-sumber dana daerah otonom.
Menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD.
Menjelaskan dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
Pertemuan 4.
Menjelaskan Pengertian dan ciri-ciri kebijakan publik.
Menjelaskan tahap-tahap perumusan suatu kebijakan publik.
Menjelaskan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Menyebutkan media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Pertemuan 5.
Menjelaskan konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Menunjukan faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Menentukan cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
B. Materi Pembelajaran :
Pertemuan 1.
Pengertian Otonomi daerah.
Latar belakang adanya otonomi daerah
Tujuan otonomi daerah.
Pertemuan 2
Peraturan perundang-undangan otonomi daerah.
Urusan pemerintah pusat dan daerah.
Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
Pertemuan 3.
Hak dan kewajiban daerah otonom.
Sumber-sumber dana daerah otonom.
Tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD.
Dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
Pertemuan 4.
Pengertian dan ciri-ciri kebijakan publik.
Tahap-tahap perumusan kebijakan publik.
Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Pertemuan 5.
Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
C. Metode.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah : Ceramah yang divariasikan dengan metode tanya jawab, inquiri, Penugasan dan diskusi kelas.
D. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran :
Pertemuan 1.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Pengertian otonomi daerah, latar belakang otonomi daerah dan tuuan otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi pengertian, latar belakang dan tujuan otonomi daerah.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 2.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi pengertian, latar belakang dan tujuan otonomi daerah serta
Peraturan perundang-undangan, pembagian urusan pemerintah dan asas-asas otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi peraturan perundang-undangan, pembagian urusan dan asas-asas otonomi daerah.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 3.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi hak dan kewajiban daerah otonom; sumber-sumber dana; tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD; serta dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Hak dan kewajiban daerah otonom; sumber-sumber dana; tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD; serta dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah..
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya. (mempersiapkan diri untuk ulangan harian pertama).pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan 4.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru membagikan kembali kertas ulangan harian pertama.
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Pengertian dan ciri-ciri; tahap-tahap perumusan; arti pentingnya partisipasi masyarakat; media-media yang digfunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Pengertian dan ciri-ciri ; tahap-tahap perumusan; arti pentingnya partisipasi masyarakat; media-media yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan publik.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya.
Pertemuan 5.
1 Pendahuluan ( 10 Menit ).
a. Apersepsi
Guru Mengecek kesiapan peserta didik dalam kelas ( Absensi, Kebersihan kelas, mengisi jurnal mengajar ).
Guru membagikan kembali kertas ulangan harian pertama.
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal-soal dan beberapa kartu yang berisi jawaban soal.
b. Motivasi
Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang materi Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
2. Kegiatan Inti ( 60 Menit ).
Setiap siswa dipersilahkan menarik satu kartu yang disiapkan oleh guru.dan selanjutnya memikirkan/mencari jawaban /soal atas kartu yang dipegangmya.
Lima menit kemudian para siswa dipersilahkan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya.(baik soal / jawaban). (lima menit)
Siswa yang berhasil mencocokkan kartunya sebelum waktu yang ditentukan (lima menit) diberi poin lebih tinggi dan seterusnya. Bila salah satu siswa telah mendapat pasangan kartu yang cocok maka kegiatan mencari pasangan dihentikan sementara.
Guru mempersilahkan siswa yang telah mencocokan kartu itu untuk membacakan soal / jawaban dari kartu yang dipegangnya.
Guru mempersilahkan siswa yang memegang kartu soal untuk dibacakan sekali lagi dan mempersilahkan siswa lain yang tidak memegang kartu jawaban atas soal itu untuk menjawabnya. Dan dipersilahkan lagi siswa yang lain mencari pasangan kartunya.
Bila waktu yang ditentukan masih ada setelah satu babak, maka guru dapat mengumpulkan semua kartu dan mengkocoknya lagi agar tiap siswa dapat menariknya lagi kartu yang berbeda. Dan seterusnya.
3. Penutup. ( 20 Menit ).
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas.
Siswa yang tidak memiliki buku sumber mencatat rangkuman materi yang telah disimpulkan bersama.
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; faktor-faktor pendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Cara-cara berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan publik.
Guru menyampaikan hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik untuk pertemuan berikutnya. (mempersiapkan diri untuk ulangan harian kedua).pada pertemuan berikutnya.
E. Sumber belajar :
Buku teks siswa kelas IX.
Artikel / berita di media masa.
UUD 1945.
Modul Otonomi daerah
Bahan ajar yang dibuat oleh guru.
Lembar kerja siswa.
F. Penilaian.
Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan ketiga dan kelima. Teknik penilaian yang digunakan adalah pilihan ganda dan penugasan.
Soal-soal penilaian, kunci jawaban dan pedoman penskoran terlampir.
Mengetahui Kupang, 21 Juli 2009.
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran,
Hendrik Adu, S.Pd Yuliana Manalor, S.Pd
NIP 19590119 198601 1 002 NIP 19610625 198403 2 004
Langganan:
Postingan (Atom)
