Rabu, 02 Desember 2009

Soal Otonomi Daerah

SOAL ULANGAN HARIAN (01)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.
1. Kata Otonomi berasal dari bahasa . . . .
a. Belanda b. Inggris c. Yunani d. Jerman
2. Kata Otonomi terdiri dari kata Autos dan Nomos yang artinya . . . .
a. Mengatur bebas b. Sendiri mengatur
c. Mengatur semua d. Mengatur masyarakat
3. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/99 b. 23/99 c. 32/99 d. 33/99
4. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk ,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .
a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004 d. 33/2004
5. Kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
6. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangaka Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom
7. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Pemusatan kekuasaan
3. Demokratisasi 4. Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi
5. Pemerataan dan keadilan 6. Minimnya penyaluran aspirasi masyarakat
Pernyataan diatas manakah yang merupakan latar belakang adanya otonomi daerah ?.
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
8. Di provinsi Papua dikenal adanya Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini merupakan perwakilan budaya orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lembaga MRP ini dibentuk berdasarkan latar belakang otonomi daerah yakni . . . .
a. Penyaluran aspirasi masyarakat b. Penghormatan terhadap budaya lokal
c. Pemberdayaan budaya lokal d. Pemanfaatan budaya local
9. Otonomi daerah disebut juga dengan sistim . . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Sentralisasi d. Tugas pembantuan
10. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya bisa memiliki Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Kalimat ini sangat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah terutama untuk peningkatan
a. Daya saing masyarakat b. Pelayanan masyarakat
c. Kesejahteraan masyarakat d. Potensi daerah otonom
11. Hal – hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengembang kan persaingan dengan daerah lain adalah . . . .
a. Kemajemukan budaya b. Peluang dan tantangan
c. Potensi masyarakat d. Kesejahteraan masyarakat
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Perhatian terhadap potensi daerah 2. Kreatifitas pengembangan sumber daya
3. Demokratisasi 4. Pemerataan dibidang ekonomi
5. Perhatian terhadap keanekaragaman daearah 6. Pemusatan kekuasaan
Tujuan dari Otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor….
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.
13. Mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kalimat ini adalah tujuan..
a. Desentralisasi b. Daerah otonom c. Otonomi Daerah d. Sentralisasi
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Kemampuan masyarakat dan keuangan 2. Kemampuan peralatan dan organisasi
3. Kemampuan kepemimpinan 4. Kemapuan Pertahanan Keamanan
5. Keanekaragama budaya 6. Sumber daya alam
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 2, 4, 6 d. 1, 3, 5
15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud adalah
a. DPR dan MPR b. DPRD dan DPD c. DPRD d. DPD I dan II



SOAL ULANGAN HARIAN (02)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.
1. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah Undang-undang nomor . . . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
2. Bagian dari UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah UUD 1945 pasal . .
a. 17. b. 18 c. 19 d. 20
3. Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah adalah ketetapan MPR nomor . . . .
a. XV / 98 b. XVI/98 c. XX/98 d. XIV
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
5. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 4 d. 18 ayat 5
7. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 18 A ayat 2 b. 18 B ayat 2 c. 18 B ayat 3 d. 18 B ayat 4
8. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang masih ditangani oleh pemerintah pusat dan terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 3, 4, 6
9. Perhatikan pernyataan ;
1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal
5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian Pembangunan
Dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Kota seperti yang terdapat pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 5, 6
10. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang – undang Nomor . .
a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004
11. Penetapan pejabat diplomatic, melakukan perjanjian dengan Negara lain; merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
12. Kewenangan untuk menetapkan Negara dalam keadaan damai maupun bahaya, menetapkan kebijakan untuk wajib militer. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri
13. Kewenangan untuk menyatakan dan menindak setiap orang / organisasi yang kegiatannya mengganggu ketentraman masyarakat. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan
14. Kewenangan untuk mengangkat hakim dan jaksa, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU dan peraturan lainnya merupakan contoh urusan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan / Yustisi d. Keamanan
15. Kewenangan pemerintah untuk mencetak uang, menentukan nilai uang, mata uang, mengendalikan peredaran uang adalah contoh kewenangan pemerintah dalam bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan



16. Kewenangan untuk menetapkan agama yang yang boleh dianut oleh rakyat, penetapan hari raya keagamaan secara nasional merupakan kewenangan pemerintah bidang . . . .
a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscal
c. Peradilan dan Yustisi d. Agama
17. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas Legalitas 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
18. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas tugas pembantuan 4. Asas Desentralisasi
5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaan
Pelaksanaan Otonomi daerah harus berpedoman pada asas seperti yang tertera pada nomor . . .
a. 1, 2, 6 b. 3, 4, 5, c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5
19. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah adalah pengertian dari asas . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan
20. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan









































SOAL ULANGAN HARIAN (03)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.

1. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Mengatur / mengurus sendiri urusan pemerintahan
2. Mengatur / mengurus pemerintahan bersama pemerintah pusat
3. Memilih pemimpin daerah dan mengelola aparatur daerah
4. Memungut pajak dan retribusi daerah
5. Menyetor sisa hasil usaha pajak pada pemerintah pusat
6. Melaporkan sumber-sumber daya alam kepada pemerintah
Dalam penyelenggaraan Otonomi, daerah otonom memiliki hak- hak seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 4, 6
2. Hak-hak daerah otonom diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal . . . .
a. 21 b. 22 c. 23 d. 24.
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya
5. Mendapatkan sumber-sumber daya alam lainnya
6. Memungut pajak dan retribusi daerah
Kewajiban-kewajiban daerah otonom yang diatur dalam pasal 22 UU nomor 32/2004 adalah seperti yang tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3, 4 b. 3, 4, 5, 6 c. 1, 3, 4, 6 d. 2, 4, 5, 6
4. Tujuan utama pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah untuk membiayai. .
a. Pembangunan bangsa b. Pembangunan daerah
c. Kebutuhan pemimpin daerah d. Gaji para pegawai daerah
5. Program “KGC” kota Kupang merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah otonom yakni yang berkaitan dengan kewajiban untuk melestarikan. . . .
a. Nilai sosial budaya b. Lingkungan hidup
c. Sistim jaminan social d. Kesehatan dan kebersihan
6. Sumber-sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari . . . .
a. Pemerintah pusat dan daerah lain b. Dana Alokasi Umum dan Khusus
c. PAD dan dana perimbangan daerah d. Pajak dan retribusi daerah
7. Sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. PAD ini dapat berupa
a. Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan daerah
b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari sumber daya alam
c. Dana pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang daerah
d. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat
8. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebut dana . . . .
a. Alokasi Umum b. Alokasi Khusus c. Perimbangan d. Pendapatan
9. Dana perimbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU nomor 32/2004 terdiri atas Dana .
a. bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus b. Yang syah dari hasil bagi usaha
c. Alokasi umum dan Alokasi khusus d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
10. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dapat berupa . . . .
a. PBB b. SDH c. IPH d. SDA.
11. Tugas dan wewenang Kepala Daerah yang dilakukan bersama DPRD adalah….
a. Menyelenggarakan pemerintah daerah
b. Memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahan
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah
d. Menyampaikan rancangan strategis peraturan daerah
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Menyusun dan mengajukan RAPBD
5. Mengajukan rancangan peraturan daerah
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan di daerah
Tugas dan wewenang kepala daerah sesuai pasal 25 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
13. Hak DPRD untuk membentuk / menetapkan Perda. Merupakan hak yang berhubungan dengan fungsi . . . .
a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan d. Imunitas
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan
3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah
4. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja Pemda
5. Membahas dan menyetujui RAPBD
6. Melaksanakan pengawasan
Tugas dan wewenang DPRD sesuai pasal 42 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6
15. Salah satu dampak positif adanya Otonomi daerah adalah . . . .
a. Adanya konflik antar daerah b. Adanya pemekaran wilayah
c. Dapat mengawasi pemerintah d. Pengawasan terhadap peraturan






SOAL ULANGAN HARIAN (04)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.
1. Keputusan dari lembaga yang berwenang dan / atau pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .
a. Kebijakan hukum b. Kebijakan Publik
c. Keputusan pemerintah d. Peraturan pemerintah
2. Keputusan dari pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dengan maksud untuk . . . .
a. Membatasi gejolak dalam masyarakat b. Membatasi partisipasi masyarakat
c. Melindungi hak-hak masyarakat d. Melindungi kesejahteraan masyarakat
3. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Berupa keputusan 2. Menyangkut kepentingan seseorang
3. Ditetapkan oleh masyarakat 4. Ditetapkan oleh pemerintah
5. Bersifat perintah dan larangan 6. Menyangkut kepentingan umum
Ciri-ciri kebijakan public pada pernyataan diatas tertera pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 6 d. 2, 3, 5
4. Dalam merencanakan program yang menyangkut kebijakan publik harus mengarah pada kepentingan . . . .
a. Pemerintah b. Masyarakat setempat c. Umum d. Mayoritas
5. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD adalah….
a. Peraturan Pemerintah b. Undang – Undang
c. Peraturan pemerintah pengganti UU d. Peraturan Daerah
6. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menaikan harga BBM 2. Tidak menaikan tarif dasar listrik
3. Kebijakan impor beras 4. Menentukan harga barang sepihak
5. Menentukan tariff BBM 6. Kebijakan mengexpor beras
Contoh kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum ditunjukan pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 3, 4, 6 d. 2, 3, 5
7. Suatu kebijakan public dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki manfaat bagi masyarakat karena . . . .
a. Aturan itu dibuat untuk kepentingan masyarakat
b. Bisa dijalankan oleh masyarakat sekitarnya
c. Bila tidak bermanfaat masyarakat berdemo
d. Kebijakan itu dapat digunakan dalam masyarakat
8. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kalimat ini berdampak juga pada pembuatan kebijakan publik di daerah, maka kebijakan public di daerah tidak boleh bertentangan dengan . . . .
a. UUD 1945 b. UU c. PP d. Peraturan yang lebih tinggi
9. Setiap kebijakan public selalu memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan public diharapkan agar . . . .
a. Dapat diselewengkan b. Tidak diselewengkan
c. Tidak dilaksanakan d. Dapat dilaksanakan
10. Pemerintah daerah merupakan pelaksana kebijakan public di daerah. Maka pemerintah daerah disebut juga sebaga lembaga . . . .
a. Legislatif b. Eksekutif c. Yudikatif d. Eksekutor
11. Contoh kebijakan public didaerah dalam pernyataan berikut adalah . . . .
a. Perda b. Perdes c. UU d. PP
12. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat 3. Menjamin hak asasi masyarakat
2. Menciptakan peraturan dalam masyarakat 4. Menjamin harkat dan martabat
Fungsi kebijakan public pada pernyataan diatas dinyatakan pada nomor. . . .
a. 1 dan 2 b. 3 dan 4 c. 1 dan 3 d. 2 dan 4
13. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Penetapan 2. Pelaksanaan 3. Penilaian pelaksanaan
4. Perumusan masalah 5. Pembahasan.
Urutan tahap-tahap perumusan kebijakan public yang benar adalah . . . .
a. 1, 2, 3, 4, 5 b. 2, 3, 4, 5, 1 c. 4, 5, 1, 2, 3 d. 5, 4, 1, 2, 3
14. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Masyarakat mengetahuinya 2. Sesuai kebutuhan masyarakat
3. Masyarakat dapat melaksanakannya 4. Menyangkut kepentingan bersama
5. Menyangkut kepentingan mayoritas
Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah sesuai nomor .
a. 1, 2, 3 b. 3, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 1, 3, 5
15. Media-media yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan public adalah….
a. Telepon, telivisi, Komik b. Majalah, Koran, televisi
c. Cetak, Elektronik, Rapat umum d. Rapat umum, kampanye, Cetak

SOAL ULANGAN HARIAN (05)
OTONOMI DAERAH
PETUNJUK :
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.
2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.
1. Pernyataan yang merupakan konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Adanya input dari masyarakat b. Penyelenggaraan pemerintah terarah
c. Masayarakat pasif dalam melaksanakan aturan
d. Masayarakat aktif dalam melaksanakan aturan
2. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Tidak ada input dari masyarakat
2. Masyarakat aktif dalam melaksanakan aturan
3. Menguntungkan masyarakat mayoritas
4. Kebijakan yang dibuat tidak sesuai kepentingan masyarakat
5. Penyelenggaraan pemerintah terhambat
6. Penyelenggaraan pemerintahan terarah
Konsekwensi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3 b. 1, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 4, 5, 6
3. Salah satu factor pendukung kleikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan public adalah . . . .
a. Menjalani kebijakan apapun yang dibuat pemerintah
b. Pemerintah mendapat pujian dari masyarakat
c. Kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat
d. Penyelenggaraan pemerintah selalu berhasil baik
4. Di sekolah siswa dapat berperan serta dalam perumusan kebijakan yakni melalui
a. Menjalankan peraturan daerah b. Membuat slogan di madding sekolah
c. Mengawasi kinerja keopala sekolah d. Menjalankan aturan sesuai hati nurani
5. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Menegakkan keadilan 2. Demonstrasi
3. Membayar pajak tepat waktu 4. Memberikan masukan yang membangun
5. Melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai profesi
6. Mengawasi dan memberi saran seperlunya
Pernyataan diatas yang merupakan contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan public didaerah terdapat pada nomor . . . .
a. 4, 5, 6 b. 2, 4, 6 c. 2, 3, 5 d. 1, 2, 3
6. Selain berpartisipasi secara lisan / langsung, tulisan / tidak langsung; cara-cara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan public juga dapat dilakukan melalui
a. Mobilisasi b. Manipulasi c. Demokrasi d. Demonstrasi
7. Perhatikan pernyataan berikut;
1. Memberikan saran langsung dengan instansi terkait
2. Menyangkut kepentingan umum 3. Membuat slogan dimading sekolah
4. Membayar uang Komite sekolah
5. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di sekolah
Cara siswa berperan dalam perumusan kebijakan public ditunjukan pada nomor...
a. 3, 2, 1 b. 4, 3, 2 c. 5, 4, 3 d. 5, 3, 1
8. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .
a. Membuat kebijakan sendiri b. Membayar pajak tepat waktunya
c. Pasif terhadap setiap kebijakan d. Mengawasi peraturan daerah
9. Bila anda mendapatkan undangan rapat kegiatan di lingkungan. Anda tidak dating karena sakit. Setelah rapat selesai, anda tidak setuju dengan hasil keputusan rapat. Sikap yang seharusnya anda lakukan adalah . . . .
a. Menerima hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab
b. Tidak melaksanakan hasil keputusan
c. Menolak dan tidak menerima hasil keputusan itu
d. Berhenti mengikuti kegiatan di lingkungan

10. Anda adalah orang yang antisipatif terhadap suatu kebijakan disekolah, oleh karena itu anda selalu bersikap . . . .
a. Menerima setiap kebijakan yang dibuat
b. Menolak setiap kebijakan yang dibuat
c. Berusaha memahami setiap kebijakan yang dibuat
d. Menerima setiap kebijakan yang dibuat dengan syarat tertentu
11. Pembuatan kebijakan public tanpa partisipasi dari anggota masyarakat besar kemungkinan tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung artinya kebijakan itu . . . .
a. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat
b. Dibuat sesuai dengan pengamatan pemerintah
c. Sesuai dengan kepentingan rakyat
d. Tidak mendapat perhatian rakyat
12. Masalah lain dalam pelaksanaan kebijakan public adalah belum ditegakkannya hukum secara adil karena masyarakat merasa bahwa hukum itu hanya berpihak pada . . . .
a. Masyarakat mayoritas b. Orang yang berkuasa
c. Masyarakat pedesaan d. Orang-orang miskin
13. Kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut kebijakan . . . .
a. Regulatif b. Kontituen c. Distributif d. Redistributif
14. Anda adalah seorang siswa yang cerdas dan kaya. Disekolah anda sedang diadakan program guna meningkatkan kecerdasan siswa. Anda diminta membantu program tersebut, tetapi anda menolak karena program itu anda anggap merugikan dan menyita waktu.
Contoh ini menunjukan bahwa anda memandang program ini secara . . . .
a. Positif b. Negatif c. Antisipatif d. Pasif
15. Faktor internal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak ikut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public adalah . . . .
a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b. Adanya kesempatan berpartisipasi belum diketahui masyarakat
c. Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
d. Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
16. Salah satu manfaat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan public di daerah adalah . . . .
a. Membentuk masyarakat hukum
b. Menunjukan eksistensi masyarakat
c. Mempercepat tercapainya tujuan bersama
d. Mempengaruhi orang lain dalam mengemukakan pendapat
17. Sebagai warga Negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan apabila tidak setuju dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat adalah . . . .
a. Tidak perlu memperhatikan peraturan tersebut
b. Membuat kebijakan baru sesuai keinginan sendiri
c. Melanggar aturan itu karena tidak sesuai keinginan
d. Menyampaikan usul dan saran agar dilakukan evaluasi
18. Proses pembuatan suatu kebijakan public harus diawali dengan . . . .
a. Perumusan kebijakan publik b. Penerapan kebijakan publik
c. Isu / masalah publik d. Evaluasi kebijakan publik
19. Anda adalah sesorang siswa, kewajiban anda dalam mematuhi peraturan di sekolah dibuktikan dengan . . . .
a. Belajar dengan tekun b. Mengawasi iuran dengan iklas
c. Tidak membayar iuran komite d. Membesihkan kelas setiap hari
20. Anda sebagai siswa perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar (ada teman anda yang tidak suka mengerjakan Pekerjaan Rumah yang diberikan guru dan guru menskorsnya). Peran aktif yang dapat anda lakukan terhadap kebijakan guru tersebut adalah….
a. Menentang kebijakan itu dan menyarankan teman untuk tidak tinggalkan kelas
b. Menerima kebijakan itu dan menyarankan teman untuk mengerjakan setiap PR
c. Melaporkan kebijakan yang dibuat guru itu kepada kepala sekolah
d. Memohon guru untuk tidak menskorsing teman yang malas itu

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar